“Karena betul itu saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win saya akan teken. Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Untungnya harus adil. Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win, abu-leke namanya itu,” jelas Bahlil.
Menurut Bahlil, pemerintah perlu terbuka dalam menghitung untung dan rugi dari kerja sama tersebut. Ia mengakui kolaborasi antarnegara ASEAN penting, tetapi prinsip keadilan harus tetap menjadi perhatian utama.
“Tidak ada negara yang hebat karena single fighter, enggak ada, bukan lagi zamannya, dan kolaborasi itu adalah juga saling membutuhkan, saling menerima dan saling memberi,” tutur Bahlil.
Rencana Satuan Tugas dan Dukungan Pendanaan
Setelah MoU berlaku, pelaksanaan kerja sama APG akan berjalan melalui sejumlah satuan tugas atau task force di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC). Rencana kerja setiap satuan tugas telah disiapkan dan dijadwalkan dibawa ke KTT ASEAN ke-49 bersama dokumen kerja sama energi lainnya.
Penandatanganan MoU itu disebut menjadi pijakan awal untuk membangun jaringan listrik bersama yang memperkuat ketahanan energi Asia Tenggara. Indonesia menyatakan siap berperan sebagai mitra yang aktif dan setara, dengan tetap menjaga kedaulatan regulasi serta kepentingan nasional.
ASEAN Power Grid merupakan salah satu program utama kerja sama energi dalam kerangka ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026–2030. Program ini bertujuan menghubungkan sistem kelistrikan antarnegara ASEAN agar distribusi listrik lebih andal dan efisien.
Dari sisi pendanaan, para menteri ESDM ASEAN pada 2025 menggelar pertemuan virtual untuk membahas koordinasi lintas sektor, termasuk meninjau rencana ASEAN Power Grid Financing Initiative (APGF). Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia (WB) menyiapkan pendanaan hingga US$12,5 miliar untuk mempercepat konektivitas listrik regional dan energi terbarukan.
ADB menginvestasikan US$10 miliar selama satu dekade ke depan untuk interkoneksi lintas batas, penguatan jaringan listrik domestik, serta pengembangan energi terbarukan untuk ekspor listrik. Sementara itu, Bank Dunia mengucurkan US$2,5 miliar melalui program Accelerating Sustainable Energy Transition Multi-Phase Programmatic Approach (ASET-MPA).
Dalam pernyataan bersama, para menteri menekankan perlunya negara-negara ASEAN menilai dan memperkuat regulasi serta kerangka perencanaan masing-masing. Proyek interkoneksi prioritas juga harus disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan setiap negara.
Perbedaan Keterangan antarberita
Dari beberapa sumber yang dihimpun, sebagian besar fakta konsisten, yakni pernyataan Bahlil soal kesiapan, prinsip saling menguntungkan, dan rujukan AMEM ke-44. Namun, ada sejumlah perbedaan rincian:
| Aspek | Keterangan yang berbeda |
|---|---|
| Status penataan regulasi | Satu sumber menyebut pemerintah sedang melakukan penataan, sementara sumber lain menyebut penataan sudah diselesaikan. |
| Kutipan pernyataan tertulis | Satu sumber hanya memuat dua kalimat pertama, sedangkan sumber lain juga memuat kalimat tentang prinsip saling menguntungkan dan penghormatan regulasi. |
| Waktu pernyataan win-win | Pernyataan Bahlil soal belum menandatangani kesepakatan disebut “beberapa waktu lalu” tanpa tanggal pasti. |
| Estimasi kebutuhan investasi | Perkiraan kebutuhan investasi pembangkit dan jaringan hingga USD 76 miliar melalui skema ASEAN Power Grid sampai 2045 hanya disebut satu sumber. |
| Pendanaan ADB dan Bank Dunia | Rincian dana US$10 miliar dari ADB dan US$2,5 miliar dari Bank Dunia hanya dimuat satu sumber. |
Perbedaan tersebut tidak mengubah inti pernyataan Bahlil. Pemerintah tetap menyatakan dukungan terhadap ASEAN Power Grid dengan syarat kerja sama harus adil dan menghormati regulasi nasional.
Sumber berita: KUMBANEWS.COM, kumparan, Harian Jogja
