Ketika membicarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955, nama Bung Karno hampir selalu disebut lebih dulu. Namun, Ali Sastroamidjojo juga memegang peran besar dalam menyiapkan sekaligus memimpin jalannya konferensi tersebut di Bandung.
Pada saat KAA berlangsung, Ali tengah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Ia juga dipercaya memimpin konferensi itu sebagai ketua sidang.
Pemerintah secara resmi menetapkan Ali sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2026. Penetapan itu diberikan atas kontribusinya yang dinilai sangat besar bagi bangsa Indonesia, terutama di bidang diplomasi dan politik.
Profil Ali Sastroamidjojo
Ali lahir pada 21 Mei 1903 di Grabag, Magelang, Jawa Tengah. Ia kemudian melanjutkan pendidikan hukum di Universitas Leiden, Belanda, tempat ia mulai bersentuhan dengan gerakan kebangsaan.
Selama studi di Negeri Kincir Angin, Ali aktif di Perhimpunan Indonesia. Organisasi mahasiswa tersebut juga diikuti Mohammad Hatta. Pada 1927, Ali termasuk tokoh yang ditangkap pemerintah kolonial Belanda dan diadili. Meski sempat menjalani proses hukum, ia akhirnya dibebaskan.
Setelah kembali ke tanah air, Ali bekerja sebagai pengacara sambil terlibat dalam pergerakan nasional. Ia kemudian aktif di Partai Nasional Indonesia (PNI), partai yang menjadi wadah perjuangan para tokoh nasionalis pada masa itu.
Jabatan Ali Setelah Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka, Ali beberapa kali dipercaya menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Di masa awal republik, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pengajaran, posisi yang mengurusi pendidikan nasional ketika negara masih membangun fondasinya.
Pengalamannya di kancah internasional juga cukup panjang. Ali pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada awal 1950-an. Masa tugas tersebut membuatnya terbiasa menghadapi dinamika politik global yang kian rumit ketika Perang Dingin tengah memanas.
Ali menjabat sebagai Perdana Menteri sebanyak dua kali. Periode pertama berlangsung dari 1953 hingga 1955, sedangkan periode kedua berjalan dari 1956 hingga 1957. Periode pertama itulah yang bertepatan dengan masa persiapan KAA.
Gagasan dan Pelaksanaan KAA di Bandung
Gagasan penyelenggaraan KAA sebenarnya bermula dari pertemuan lima negara di Kolombo pada 1954. Pertemuan lanjutan kemudian digelar di Bogor pada Desember tahun yang sama. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, Ali menjadi salah satu motor utama yang mewujudkan konferensi tersebut.
Di masa itu, politik luar negeri Indonesia berpijak pada prinsip bebas aktif. Ali berupaya menjaga agar Indonesia tidak berpihak kepada salah satu blok kekuatan yang sedang bersaing. Sikap ini menjadi landasan penting dalam setiap langkah diplomasi yang ia jalankan.
Ali juga terlibat langsung dalam upaya menggalang dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika agar bersedia hadir. Tidak semua negara serta-merta menyatakan setuju. Karena itu, dibutuhkan lobi yang cukup panjang dan sabar untuk meyakinkan setiap pihak.
KAA akhirnya berlangsung pada 18 hingga 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri delegasi dari 29 negara. Ali memimpin jalannya sidang sebagai ketua konferensi sekaligus mengetuai delegasi Indonesia.
Hasil Konferensi: Dasasila Bandung
Konferensi tersebut menghasilkan Dasasila Bandung, yakni sepuluh prinsip yang kemudian menjadi pedoman dalam hubungan antarnegara. Prinsip-prinsip itu mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, persamaan antarbangsa, serta penyelesaian sengketa secara damai.
Selain itu, KAA menegaskan sikap bersama untuk menentang kolonialisme dalam segala bentuknya. Bagi negara-negara yang baru saja meraih kemerdekaan, forum ini menjadi ruang penting untuk menyuarakan kepentingan mereka di tengah tarik-menarik dua blok besar dunia.
Semangat yang lahir dari Bandung kemudian turut mendorong terbentuknya Gerakan Non-Blok pada 1961. Dengan demikian, KAA tidak hanya menjadi peristiwa sesaat, tetapi juga titik awal bagi solidaritas negara-negara berkembang di panggung dunia.
Warisan dan Penghargaan
Ali wafat pada 13 Maret 1975 dalam usia 71 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta.
Ali juga meninggalkan karya tulis. Ia pernah menulis memoar berjudul Tonggak-tonggak di Perjalananku, yang hingga kini menjadi salah satu rujukan untuk menelusuri perjalanan hidup dan pandangan politiknya. Ia juga menulis buku berjudul Politik Luar Negeri Indonesia Dewasa Ini.
Setelah puluhan tahun berlalu sejak wafatnya, Ali akhirnya resmi mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Penetapan tersebut tercantum dalam Keppres Nomor 93/TK Tahun 2026 pada bidang politik dan diplomasi.
Sebelumnya, Ali juga telah menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana sebagai bentuk penghargaan atas jasanya bagi Indonesia.
Sumber: Good News From Indonesia
