Bahlil Lahadalia: Golkar Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Dorong Koalisi Permanen di Rapimnas

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar pada Senin, 22 Desember 2025, menghasilkan dua usulan strategis yang berpotensi mengubah peta politik nasional. Salah satu usulan utama adalah pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, Rapimnas juga mendorong pembentukan koalisi permanen antarpartai politik.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan kader senior Partai Golkar, menjadi salah satu suara terdepan dalam mengemukakan gagasan ini. Menurut Bahlil, perubahan mekanisme Pilkada menjadi tidak langsung dinilai dapat membawa stabilitas politik yang lebih baik serta mengurangi polarisasi di tengah masyarakat.

Alasan Pengembalian Pilkada ke DPRD

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa usulan pengembalian Pilkada ke DPRD didasari oleh beberapa pertimbangan mendalam. “Kami melihat bahwa Pilkada langsung selama ini, meskipun demokratis, seringkali memicu biaya politik yang sangat tinggi dan potensi konflik horizontal di masyarakat,” ujar Bahlil dalam sesi konferensi pers usai Rapimnas.

Ia menambahkan, mekanisme Pilkada melalui DPRD diharapkan dapat mengembalikan esensi musyawarah mufakat serta efisiensi anggaran negara. “Dengan Pilkada melalui DPRD, proses seleksi pemimpin daerah bisa lebih terukur, fokus pada kapasitas, dan tidak lagi terjebak dalam politik uang yang masif,” tegas Bahlil.

Dorongan Koalisi Permanen

Selain Pilkada, Rapimnas Golkar juga menyoroti pentingnya koalisi permanen antarpartai politik. Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa ide ini muncul sebagai respons terhadap dinamika politik yang kerap berubah-ubah pasca-pemilu.

“Partai Golkar memandang bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil, diperlukan koalisi yang tidak hanya bersifat ad hoc menjelang pemilu, tetapi permanen. Ini akan memastikan program pembangunan berjalan konsisten,” kata Bahlil.

Konsep koalisi permanen ini diharapkan dapat meminimalisir perpecahan dan membangun sinergi jangka panjang antarpartai dalam mendukung agenda pembangunan nasional maupun daerah. Usulan ini akan menjadi salah satu poin penting yang akan diperjuangkan Golkar dalam diskusi politik ke depan.