“Karena di dalam substansi itu kan saya tidak pernah menyebutkan nama Bahlil, saya malah lebih parah lagi saya tidak pernah mengakui ada pertemuan itu,” kata Said Didu.
Dalam penjelasan lanjutan, Said Didu menyatakan hanya menyampaikan pernyataan yang berkaitan dengan figur tertentu, tanpa menyebut nama Bahlil.
“Saya tidak pernah menyebutkan nama Bahlil. Saya hanya menyatakan kalau itu terjadi, bahwa yang dekat dengan Listyo, kalau ketua umum, ya tidak ada yang bisa membantah siapa yang dekat,” ujarnya.
Kuasa Hukum Said Didu Sampaikan Klarifikasi
Kuasa hukum Said Didu, Helvis, sebelumnya juga merespons somasi Partai Golkar. Saat menyampaikan surat klarifikasi di kantor DPP Partai Golkar pada Kamis (12/11/2026), Helvis menilai somasi tersebut keliru secara substansi.
Helvis menegaskan kliennya tidak memiliki niat merendahkan atau menghina Bahlil.
“Klien kami Pak Said Didu tidak ada niat atau tujuan untuk menjelekkan atau menghina bahkan menurunkan martabat dari Ketua Partai Golkar yaitu Pak Bahlil,” kata Helvis.
Bakumham Bantah Tuduhan Makar dan Kriminalisasi Munas
Selain soal pemberitaan, Bakumham juga mempersoalkan materi tayangan yang dinilai memunculkan tuduhan seolah-olah Partai Golkar terlibat makar serta terjadi kriminalisasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang kembali memilih Bahlil sebagai ketua umum. Derek menyebut tuduhan makar itu sangat berbahaya.
Derek membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan Munas Partai Golkar pada Agustus 2024 telah berjalan sesuai mekanisme dan aturan internal organisasi.
“Kami bantah itu. Kami yakin bahwa semua itu telah berjalan sesuai dengan aturan internal Partai Golkar. Munas itu pada tahun 2024 di bulan Agustus, semua berproses, tidak ada kriminalisasi dari yang dituduhkan terhadap ketum kami, Bahlil Lahadalia,” katanya.
Untuk menanggapi tuduhan itu, Bakumham menyatakan akan menyiapkan bukti dan saksi, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Munas 2024. Derek menyebut sejumlah nama, di antaranya Adies Kadir yang saat itu memimpin Munas, serta sejumlah pengurus dan pimpinan daerah Partai Golkar. Ia menegaskan pemilihan Bahlil berlangsung secara aklamasi.
Derek juga menyebut Wakil Ketua DPR dan Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji sebagai saksi yang dipanggil. Menurut Derek, mereka menerima kepengurusan Partai Golkar tanpa adanya kriminalisasi di partai tersebut.
Rencana Langkah Hukum Lanjutan
Selain melaporkan Forum Keadilan TV ke Dewan Pers, Bakumham berencana menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan tersebut ke Polda Metro Jaya dalam waktu dekat.
“Kami setelah dari Dewan Pers, rencananya melakukan upaya hukum yaitu melaporkan ke Polda Metro Jaya untuk melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya,” ujar Derek.
Derek juga mengatakan pihaknya sebelumnya telah berkonsultasi dengan Dewan Pers mengenai Obor Rakyat dan diminta mengajukan surat untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.
