Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa jaringan listrik terintegrasi kawasan atau ASEAN Power Grid (APG) harus memberi manfaat bagi seluruh negara anggota. Penegasan itu disampaikan saat ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina. Menurut Bahlil, kerja sama kelistrikan kawasan juga wajib menghormati kepentingan nasional setiap negara.
Sikap tersebut menjadi dasar bagaimana negara-negara Asia Tenggara akan menghubungkan sistem listrik mereka, tanpa mengabaikan kebutuhan dalam negeri masing-masing. Bagi Indonesia, pemerintah memilih menata regulasi domestik terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembaruan kesepakatan kerja sama tersebut.
Dalam keterangan tertulis yang diterbitkan pada Minggu, 15 November, Bahlil menyampaikan posisi Indonesia dalam forum tersebut. “Indonesia menekankan pentingnya prinsip saling menguntungkan (mutual benefit),” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu, 15 November.
Bahlil Lahadalia dan arah kerja sama ASEAN Power Grid
APG merupakan rencana integrasi jaringan kelistrikan negara-negara Asia Tenggara. Bahlil mendorong agar proyek kawasan ini menjadi fondasi kerja sama energi yang berkelanjutan, dengan pembagian manfaat yang seimbang antaranggota.
Kerja sama lintas negara menyentuh kebutuhan listrik dan kebijakan energi masing-masing anggota. Karena itu, penekanan Bahlil pada kepentingan nasional menunjukkan Indonesia ingin integrasi regional berjalan selaras dengan aturan di dalam negeri.
Dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi kementerian, Bahlil juga menyampaikan pandangan yang lebih rinci mengenai manfaat kerja sama ini. “Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara,” kata Bahlil.
Regulasi domestik dibenahi sebelum MoU diperbarui
Bahlil sebelumnya telah menyampaikan komitmen pemerintah untuk menuntaskan pembaruan nota kesepahaman atau Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) APG. Komitmen itu disampaikan dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila pada Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menyatakan pemerintah ingin menyiapkan regulasi domestik lebih dulu sebagai langkah persiapan sebelum melangkah lebih jauh. Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak tergesa-gesa masuk ke dalam kesepakatan yang belum sepenuhnya siap dijalankan.
Salah satu pemberitaan mengutip pernyataan Bahlil yang menjelaskan alasan di balik langkah itu. “Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga,” ujar Bahlil.
Menurut keterangan itu, setelah MoU berlaku, kerja sama APG akan dijalankan melalui sejumlah task force di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC). Rencana kerja setiap task force disebut telah disusun dan dijadwalkan dibawa ke KTT ASEAN ke-49, bersama dokumen kerja sama energi lainnya.
