BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan dukungan terhadap kebijakan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan yang akan diterapkan pemerintah pusat. Namun, Pemprov Kalsel mengingatkan agar kebijakan ini tidak sampai menurunkan kinerja pegawai dan kualitas layanan publik.
“Pemprov Kalsel mendukung kebijakan WFH ini. Namun kita ingatkan kepada pegawai jangan sampai kinerjanya menjadi menurun, terutama layanan publik,” tegas Asisten II Bidang Perekonomian Pemprov Kalsel, Ariadi Noor, pada Selasa (31/3), usai membuka Sosialisasi Inovasi Daerah 2026 di Banjarbaru.
Ariadi menjelaskan, implementasi WFH yang tepat sasaran berpotensi mengurangi beban konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara signifikan, sehingga menciptakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini merupakan respons pemerintah terhadap dampak perang di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi.
“Tentu kebijakan ini harus proporsional karena ada bidang-bidang atau satuan kerja yang tetap harus memberikan layanan kepada masyarakat,” tambah Ariadi, menekankan pentingnya penyesuaian di sektor-sektor vital.
Hingga saat ini, distribusi BBM kepada masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalsel terpantau masih lancar, tanpa adanya antrean panjang yang berarti.
Lebih lanjut, Ariadi menyoroti kondisi efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah serta situasi geopolitik global yang semakin memanas. Hal ini menuntut pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus berinovasi agar pembangunan tetap berjalan optimal.
Senada, Kepala Badan Riset Daerah (BRIDA) Kalsel, Taufik Hidayat, mengungkapkan pihaknya gencar mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan inovasi-inovasi yang berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Inovasi daerah menjadi sangat penting di tengah kondisi serba keterbatasan saat ini,” ujar Taufik di sela-sela peluncuran Banua Inovation Award 2026 tingkat provinsi Kalsel.
