Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Aceh kini meluas hingga ke kawasan pesisir Selat Malaka. Fenomena ini dipicu oleh isu krisis stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya bertahan 20 hari, ditambah dengan provokasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Sebelumnya, antrean BBM dilaporkan terjadi di wilayah tengah Aceh, seperti Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, yang juga merupakan daerah terdampak banjir besar pada November 2025 lalu. Kini, kondisi serupa merambah ke kabupaten lain di Jalur Nasional Banda Aceh-Medan.
Pantauan Media Indonesia pada Kamis (6/3) hingga Jumat dini hari, antrean mobil dan sepeda motor terlihat memanjang di beberapa SPBU kawasan pesisir Selat Malaka. Lokasi yang terdampak meliputi Kabupaten Pidie, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Timur, dan Kota Banda Aceh.
Profesor Muttaqin Mansur, Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Aceh, yang turut mengantre di SPBU Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, pada Jumat siang, mengungkapkan keresahannya. “Antrean di Kuta Blang, 30 menit belum jalan. Latihan sabar,” tuturnya.
Di Kabupaten Pidie, antrean terpantau di SPBU Pulo Pisang (Kecamatan Pidie), SPBU Bambi (Kecamatan Pidie), SPBU Beureunuen (Kecamatan Mutiara), SPBU Blang Malu (Kecamatan Mutiara Timur), dan SPBU Ginting (Kecamatan Grong-Grong). Bahkan, Pertashop skala kecil di Ulee Birah, Keubang, dan Paloh (Kecamatan Indrajaya dan Pidie) juga mengalami antrean tidak biasa. Kepanikan warga semakin meningkat setelah beberapa outlet kecil seperti Pertashop Keuulibeut dan Pertashop Lampoih Saka tidak beroperasi.
Tarmizi, warga Lampoih Saka, Kecamatan Peukan Baro, Pidie, menceritakan pengalamannya. “Kemarin saya melihat antrean panjang di SPBU Beureunuen, akhirnya balik kanan tidak jadi mengisi bahan minyak. Tadi pagi istri mengingati untuk mengisi kembali. Tapi karena mengingat antrean, malas juga ke SPBU,” katanya pada Jumat (7/3).
Tarmizi mengakui bahwa isu menyesatkan mengenai kelangkaan stok BBM telah menimbulkan keresahan luar biasa di masyarakat. “Ada yang sudah mulai membeli mie instan lebih dari kebutuhan biasa. Katanya untuk stok bahan makanan,” imbuhnya, menunjukkan indikasi kepanikan yang merembet ke kebutuhan pokok.
Desakan Penambahan Kapasitas Penyimpanan BBM
Menyikapi kondisi ini, Rektor Universitas Batam (UNIBA) Samsul Rizal mendesak pemerintah atau Kementerian ESDM untuk segera membangun tambahan fasilitas penyimpanan BBM (storage) dalam negeri. Menurutnya, langkah ini sangat strategis untuk memperkuat cadangan energi nasional.
“Ini sesuai dengan jumlah kebutuhan, banyaknya industri, membludaknya jumlah kenderaan dan keperluan lainnya sekarang. Kebutuhan terus meningkat, tentu stok energi jangan jalan di tempat,” tutur Samsul Rizal, yang juga mantan Rektor USK Banda Aceh dua periode, kepada Media Indonesia, Jumat (7/3).
Ia menilai kapasitas storage BBM yang ada saat ini, yang hanya mampu menampung kebutuhan 21-25 hari, sudah tidak memadai. Idealnya, cadangan energi nasional harus mampu menampung kebutuhan hingga 90 hari atau tiga bulan.
Samsul Rizal juga menyoroti bahwa fasilitas penyimpanan utama seperti Plumpang Jakarta, yang pertama kali digunakan pada 1974 dan diperluas pada 1978 (80.000 KL) serta 1987 (200.000 KL), serta 25 depo Baro di wilayah timur Indonesia yang dibangun pada 2016, sudah puluhan tahun lalu. “Semua yang ada itu dibangun sudah puluhan tahun lalu. Sedangkan kondisi terkini berbanding terbalik dengan kondisi eskalasi politik internasional dan kebutuhan kita,” jelasnya.
Doktor (Ph.D) lulusan Structural Integrity, Toyohashi University of Technology, Jepang ini, juga mengkritik cara penyampaian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sempat memicu kepanikan. “Keliru penyampaian kebutuhan strategis di saat kondisi emergensi, akan bermuara keresahan dan berefek besar ke masyarakat luas,” tegasnya.
Samsul Rizal menekankan pentingnya peran pembantu presiden dalam merealisasikan visi misi. “Harus mampu memastikan dan merealisasikan visi misi presiden menjadi kenyataan. Karena untuk merealisasikan keinginan presiden itu ada di tingkat Mentri dan Dirjen. Jadi pembantu presiden itu harus di atas rata-rata,” pungkas Guru Besar USK dan Dosen Teladan 1994 itu.
Sumber Gambar: https://kilatnews.co/wp-content/uploads/2026/03/follow.webp 
