Ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) telah menjadi isu krusial yang membayangi ketahanan energi nasional. Dengan sekitar 80 persen atau 7,2 juta ton kebutuhan LPG per tahun dipenuhi dari luar negeri, dapur-dapur rumah tangga di seluruh pelosok negeri secara tidak langsung terhubung dengan dinamika pasar energi global yang rentan gejolak.
Situasi ini, menurut Kholid Syeirazi, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), menuntut cara pandang baru terhadap strategi energi, salah satunya melalui pengembangan Dimetil Eter (DME) sebagai substitusi LPG. “Subsidi untuk DME tidak bisa dilihat hanya sebagai beban fiskal yang menguras anggaran negara,” tegas Kholid.
DME: Lebih dari Sekadar Subsidi, Kunci Kedaulatan Energi
Kholid menjelaskan, ada dimensi yang lebih luas dari subsidi DME, yakni bagaimana kebijakan tersebut dapat menciptakan nilai tambah domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional. Ini bukan sekadar tentang biaya jangka pendek, melainkan kemampuan membangun fondasi ekonomi dan energi yang lebih mandiri.
Selama ini, perdebatan mengenai subsidi energi di Indonesia seringkali terfokus pada angka pengeluaran negara. Namun, Kholid menekankan perbedaan mendasar antara subsidi barang impor dengan subsidi industri domestik. “Subsidi terhadap barang impor tentu berbeda dampaknya dibanding subsidi terhadap industri domestik yang mampu menciptakan rantai ekonomi di dalam negeri,” ujarnya.
Jika subsidi diberikan untuk DME yang diproduksi dari sumber daya dalam negeri, maka uang negara akan berputar di Indonesia. Aktivitas produksi akan melibatkan industri nasional, tenaga kerja domestik, transportasi, hingga pengembangan teknologi, menciptakan perputaran ekonomi baru yang lebih luas.
Memanfaatkan Cadangan Batu Bara Kalori Rendah
Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah (low rank coal) dalam jumlah besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, terdapat sekitar 600 juta ton batu bara stranded yang minim pasar. Di tengah transisi energi global, jenis batu bara ini semakin sulit bersaing di pasar internasional.
Oleh karena itu, mengubahnya menjadi DME dipandang sebagai salah satu cara strategis untuk memanfaatkan sumber daya yang sebelumnya kurang bernilai. Inisiatif pengembangan DME ini melibatkan berbagai pihak, termasuk MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga.
Pemerintah juga telah menunjukkan komitmennya dengan meresmikan percepatan pengembangan coal to DME dalam rangkaian groundbreaking proyek hilirisasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada akhir April 2026.
Ketahanan Energi di Tengah Ketidakpastian Global
Kholid Syeirazi menegaskan bahwa pembahasan mengenai DME tidak hanya menyangkut substitusi LPG, tetapi juga isu yang lebih besar: bagaimana Indonesia membangun ketahanan energi di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Konflik di kawasan Timur Tengah, misalnya, berulang kali menunjukkan kerentanan rantai pasok energi global.
“Negara bisa saja memiliki kemampuan membeli energi, tetapi barangnya belum tentu tersedia atau dapat dikirim tepat waktu,” kata Kholid. Dalam konteks inilah, pemanfaatan sumber daya domestik menjadi semakin penting. Ketahanan energi bukan sekadar soal harga termurah, melainkan kemampuan negara memastikan masyarakat tetap memiliki akses energi dalam kondisi apa pun.
Ketika krisis energi terjadi, dampaknya tidak hanya menyentuh sektor industri, tetapi juga langsung memengaruhi kehidupan rumah tangga, transportasi, hingga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendekatan terhadap proyek DME tidak cukup hanya membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME.
Penting untuk melihat net social benefit atau manfaat sosial secara menyeluruh. Ada nilai strategis yang tidak selalu terlihat dalam hitungan ekonomi jangka pendek, seperti penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, pengurangan ketergantungan impor, hingga stabilitas energi jangka panjang.
Tantangan dan Penerimaan Publik
Meski demikian, pengembangan DME tentu tetap menghadapi tantangan besar. Pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Danantara, masih mematangkan berbagai aspek, mulai dari kualitas produk hingga skema keekonomian agar DME dapat setara dengan LPG yang digunakan masyarakat saat ini.
Hal tersebut penting karena keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga penerimaan publik. Energi alternatif harus tetap aman, mudah digunakan, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Tanpa itu, transformasi energi hanya akan menjadi proyek besar yang sulit menyentuh kehidupan nyata masyarakat.
Di tengah perubahan global yang semakin cepat, pembahasan mengenai DME menunjukkan bahwa energi kini bukan lagi sekadar persoalan komoditas. Energi telah menjadi bagian dari strategi ekonomi, geopolitik, dan masa depan pembangunan nasional.
Indonesia sedang dihadapkan pada pilihan, apakah akan terus bergantung pada pasokan dari luar negeri atau mulai memperkuat kemampuan memanfaatkan sumber daya sendiri. “Boleh jadi DME belum menjadi jawaban sempurna bagi seluruh persoalan energi nasional. Namun, diskusi mengenai proyek ini membuka kesadaran baru bahwa ketahanan energi tidak bisa dibangun secara instan,” pungkas Kholid Syeirazi.
Ia menambahkan, ketahanan energi membutuhkan keberanian melihat jauh ke depan, bahkan ketika hasilnya belum langsung terasa hari ini. Persoalan energi bukan hanya tentang menjaga api tetap menyala di atas kompor rumah tangga, tetapi lebih dari itu, energi menyangkut bagaimana sebuah negara menjaga kedaulatan, melindungi masyarakat dari gejolak global, dan memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki benar-benar mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyatnya sendiri.
