Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Hadi, mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memastikan kesiapan seluruh infrastruktur, moda transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah. Penekanan utama diberikan pada aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Menurut Abdul Hadi, evaluasi dari Lebaran sebelumnya serta Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Indonesia, termasuk di NTB, masih menunjukkan adanya kekurangan yang memerlukan perbaikan. “Berdasarkan catatan kita dari hasil evaluasi baik Lebaran sebelumnya serta Natal dan Tahun Baru kemarin di Indonesia, termasuk di NTB masih terdapat kekurangan yang perlu mendapat perbaikan, baik dari sisi transportasi udara, laut, dan darat,” ujarnya di Mataram, Jumat.

Fokus Perbaikan di Tiga Moda Transportasi

  • Transportasi Darat: Perhatian pemerintah pusat dan daerah diperlukan terkait kelaikan kendaraan (bus), infrastruktur jalan, rambu-rambu, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengemudi bus, serta sarana pendukung seperti terminal.
  • Transportasi Laut: Kelaikan kapal-kapal penyeberangan yang melintasi rute Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Poto Tano dan Pelabuhan Lembar ke Padangbai menjadi prioritas yang harus diperhatikan.
  • Transportasi Udara: Pemerintah diminta untuk mengontrol harga tiket pesawat agar tetap terjangkau oleh masyarakat. “Sedangkan dari sisi transportasi udara, yang perlu di atensi pemerintah adalah bagaimana harga tiket ini bisa dijangkau oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mengontrol harga tiket agar tidak terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat, begitu juga dengan transportasi lain,” tegas Abdul Hadi.

Ia menambahkan bahwa menghadapi arus mudik tahun ini, dibutuhkan pengelolaan manajemen transportasi yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat. “Seluruh moda transportasi baik darat, laut, udara, harus dipastikan dalam kondisi siap operasional, aman, dan terkendali,” kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTB 2 Pulau Lombok tersebut.

Mengurai Kemacetan dan Prioritas Keselamatan

Selain kesiapan infrastruktur dan moda transportasi, Komisi V DPR RI juga mencatat pentingnya upaya mengurai kemacetan yang kerap terjadi saat mudik. “Kalau kemacetan terjadi karena jumlah kendaraan yang bergerak bersamaan sangat banyak, sehingga perlu penempatan personil guna menjamin kelancaran arus mudik,” jelasnya.

Abdul Hadi menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap aspek keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. “Keselamatan harus menjadi nomor satu. Tidak boleh ada bus yang kelebihan kapasitas penumpang. Semua armada harus dipastikan laik jalan dan memenuhi standar keselamatan,” pungkasnya.