Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, memerintahkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bertindak sebagai koordinator di setiap kecamatan. Langkah ini bertujuan memastikan program pemerintah berjalan efektif dan terkontrol hingga ke pelosok desa.
Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menekankan pentingnya keterlibatan OPD dalam mengawasi program lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja bersama Wakil Bupati Sigi dan seluruh kepala OPD ke wilayah Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Sabtu (7/2/2026).
Penguatan Pelayanan Dasar dan Konsolidasi Pemerintahan
“Jadi perlu adanya forum konsolidasi pemerintahan untuk memastikan pelayanan publik dan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga pelosok desa,” kata Rizal.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penguatan pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Fokus utama berada pada bidang pendidikan, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.
Rizal juga mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto. “Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara harus hadir melalui pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, bukan sekadar membangun gedung atau infrastruktur yang tidak berdampak secara langsung,” ujarnya.
Program Pendidikan dan Kesehatan Tanpa Diskriminasi
Pada sektor pendidikan, Bupati Rizal menegaskan tidak boleh ada satu pun anak di Kabupaten Sigi yang putus sekolah karena alasan ekonomi. “Untuk di pendidikan kami sudah menyiapkan dukungan pembiayaan, termasuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu mulai dari PAUD hingga SMP,” sebutnya.
Sementara itu, di sektor kesehatan, seluruh masyarakat Sigi dipastikan harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. “Program pemeriksaan kesehatan gratis dan jaminan pengobatan bagi warga miskin diminta berjalan maksimal hingga tingkat desa, dengan dukungan SOP yang memudahkan akses layanan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil,” kata dia.
Penanganan Stunting dan Transparansi Data
Pemerintah daerah juga meminta seluruh pihak bekerja sama dalam penanganan stunting secara terbuka dan terintegrasi. Rizal menyebutkan bahwa kasus stunting merupakan persoalan bersama yang harus ditangani melalui penguatan peran posyandu, kader kesehatan, dan pemerintah desa.
“Tenaga kesehatan dan semua pihak jangan takut melaporkan kondisi sebenarnya, sebab salah satu tugas pemerintah untuk hadir, memberi solusi, dan memastikan generasi muda di Kabupaten Sigi tumbuh sehat dan cerdas,” tegas Rizal.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sigi, kasus stunting di daerah tersebut pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan. Angka stunting turun menjadi 11,55 persen dari 33 persen pada tahun sebelumnya, menunjukkan penurunan sebesar 21,45 persen.
