Sejumlah perkembangan kasus hukum dan audit di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan publik pada Jumat, 6 Februari 2026. Kejaksaan Tinggi NTB kembali memanggil direktur perusahaan penyelenggara Motocross Grand Prix (MXGP) terkait dugaan korupsi, sementara tiga legislator DPRD NTB bersiap menghadapi persidangan. Di sisi lain, audit dugaan korupsi dana Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Dompu diperkirakan molor hingga dua bulan, dan program swasembada bawang putih di Lombok Timur juga tengah diurai dugaan penyimpangannya.
Direktur Penyelenggara MXGP Mangkir, Kejati NTB Panggil Ulang
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) kembali melayangkan panggilan kepada perempuan berinisial DRI, direktur PT Samota Enduro Gemilang (SEG), perusahaan penyelenggara Motocross Grand Prix (MXGP). Pemanggilan ulang ini terkait dengan kasus dugaan korupsi dana sponsorship MXGP yang sedang diusut oleh Kejati NTB. Sebelumnya, DRI diketahui mangkir dari panggilan pemeriksaan.
Tak Perlu Antre Lama, BPKB di Lombok Timur Kini Jadi di Bawah 60 Menit
Dalam kabar berbeda, Kepolisian Resor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, melaporkan peningkatan signifikan dalam pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Keberadaan gedung baru BPKB di daerah tersebut diklaim mampu mempercepat proses penerbitan BPKB menjadi di bawah 60 menit. Peningkatan pelayanan ini diharapkan tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Kasus Gratifikasi DPRD NTB Masuk Babak Baru, Tiga Legislator Siap Disidang
Kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB memasuki babak baru. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat saat ini tengah menyusun surat dakwaan untuk tiga tersangka dalam kasus tersebut. Ketiga legislator tersebut kini bersiap menghadapi proses persidangan.
Audit Dugaan Korupsi Dana PKK Dompu Bisa Molor hingga Dua Bulan
Inspektorat Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menyatakan bahwa audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) terkait dugaan korupsi dana hibah Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) tahun anggaran 2022–2023 belum memiliki target waktu penyelesaian yang pasti. Audit ini bersifat pemeriksaan khusus, sehingga diperkirakan bisa molor hingga dua bulan ke depan.
Mengurai Dugaan Penyimpangan Program Swasembada Bawang Putih di Lombok Timur
Program swasembada bawang putih nasional yang telah berjalan di Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2016 dan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini menjadi fokus penyelidikan. Dugaan penyimpangan dalam program ini sedang diurai, mengingat program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
