Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyusun rancangan APBD Lombok Timur 2027 dengan nilai total Rp3,17 triliun. Dari besaran belanja tersebut, Rp1,31 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara sisanya diarahkan ke belanja operasi lain, belanja modal, serta belanja transfer dan belanja tak terduga.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menyebut kebutuhan anggaran tahun 2027 masih dalam tahap penghitungan. Salah satu hal yang masih menjadi pertimbangan adalah kemungkinan pengalihan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat. Haerul menegaskan hal itu belum dapat dipastikan. Menurutnya, pemerintah daerah masih akan melihat rincian angka terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah berikutnya.
Haerul, yang ditemui pada Selasa, 17 November 2026, juga menilai pemerintah perlu menyusun program dengan skala prioritas. Penyusunan itu, menurutnya, harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang terbatas agar setiap rupiah dapat digunakan secara tepat sasaran.
Rincian Pendapatan Daerah
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah tercatat Rp3,17 triliun. Komposisinya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp602,05 miliar, pendapatan transfer senilai Rp2,54 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp31,94 miliar.
Di sisi belanja, total anggaran juga direncanakan Rp3,17 triliun. Belanja operasi mendapat porsi terbesar, yakni Rp2,48 triliun. Selanjutnya, belanja modal dialokasikan Rp407,6 miliar, belanja tak terduga Rp15 miliar, dan belanja transfer Rp271,93 miliar.
Belanja Pegawai dan Tunjangan
Dari total belanja operasi, Rp1,31 triliun diperuntukkan bagi belanja pegawai. Anggaran itu mencakup gaji dan tunjangan 11.990 aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp889,27 miliar. Selain itu, tambahan penghasilan pegawai mendapat alokasi Rp390,12 miliar.
Belanja pegawai juga menanggung gaji dan tunjangan kepala daerah serta anggota DPRD, dengan nilai Rp32,83 miliar. Rincian tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar belanja operasi daerah tersedot untuk membiayai aparatur dan pejabat daerah.
Alokasi Belanja Modal untuk Infrastruktur
Belanja modal sebesar Rp407,6 miliar disiapkan untuk pembangunan fisik. Pemerintah menempatkan Rp169,56 miliar untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Kemudian, gedung dan bangunan memperoleh Rp123,60 miliar, sedangkan peralatan dan mesin mendapat Rp93,39 miliar.
Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas utama pada rencana anggaran 2027. Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keberlanjutan pembangunan gedung dan pengadaan peralatan pendukung layanan publik.
Gedung Serbaguna dan Program Tahun Jamak
Haerul mengatakan pemerintah juga memberi perhatian pada penyelesaian gedung serbaguna. Ia mengaku telah menanyakan perkembangan persiapan pembangunan kepada pihak terkait, termasuk kepada pengurus dewan masjid. Menurutnya, gedung tersebut akan tetap dituntaskan. “Kita akan selesaikan gedung serbaguna ini. Tadi sudah saya pertanyakan juga bagaimana dewan masjid,” katanya.
Untuk mendukung pembangunan itu, Pemkab Lombok Timur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Gedung Serbaguna. Regulasi ini diajukan sebagai payung hukum pelaksanaan program multitahun.
Sebelumnya, program tahun jamak mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2025 dengan nilai anggaran Rp280 miliar. Melalui program tersebut, pemerintah telah menangani sekitar 53 ruas jalan dengan total panjang 77,25 kilometer. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan jalan hotmix dan lapen.
Adapun pembangunan gedung serbaguna saat ini masih berada pada tahap persiapan lelang fisik. Pemerintah menargetkan pekerjaan itu rampung sebelum akhir 2027.
Sisa Anggaran Dimanfaatkan untuk Jalan
Pemkab Lombok Timur juga mencatat adanya sisa anggaran dari pelaksanaan program tahun jamak. Sisa tersebut terdiri atas Rp16,1 miliar dari penyerapan uang muka pekerjaan dan Rp21,2 miliar dari sisa kontrak.
Haerul menjelaskan pemerintah berencana memanfaatkan sisa dana itu untuk menambah volume pekerjaan serta memperluas penanganan ruas jalan. Ia mengatakan, “Anggaran ini bisa kita maksimalkan untuk menambah volume pekerjaan dan jumlah ruas jalan yang ditangani,” jelasnya. Ia menambahkan, fokus penanganan diarahkan pada “khususnya pembangunan jalan kabupaten dan jalan poros utama yang sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Untuk dapat mengoptimalkan sisa anggaran tersebut, pemerintah perlu mengubah Perda Nomor 3 Tahun 2025 agar menjadi dasar hukum yang sesuai. Perubahan regulasi ini menjadi syarat agar sisa dana dapat digunakan pada pekerjaan baru.
Pembangunan Harus Segera Dimulai
Haerul meminta seluruh pihak bergerak cepat apabila pembangunan ingin segera dimulai. Ia juga memaparkan skema pembiayaannya. “Bagaimanapun kita harus cepat kalau pembangunan ini dimulai. Anggaran dari APBD yang kita gunakan hanya Rp30 miliar, sedangkan Rp20 miliar berasal dari masyarakat, teman-teman ASN dan sebagainya. Ini perlu pengondisian awal,” pungkasnya.
Dengan rincian tersebut, rancangan APBD Lombok Timur 2027 memperlihatkan upaya pemerintah daerah menyeimbangkan kebutuhan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur. Rancangan itu masih akan dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan.
Sumber: NTBSatu
