Reformasi hukum nasional kerap terjebak pada perdebatan klasik: apakah sebuah kebijakan hukum sudah cukup sah apabila memenuhi syarat legalitas formal dan prosedur administratif, atau justru harus diukur dari moralitas dan keadilan substantif yang benar-benar dirasakan warga. Pertanyaan itu menjadi titik tolak refleksi filsafat hukum yang dituangkan dalam sebuah tulisan opini.
Di tengah pembangunan nasional yang terus bergerak, arah kebijakan hukum di Indonesia ikut diuji. Diskusi mengenai pembaruan hukum selama ini belum juga tuntas karena pertanyaan mendasarnya belum pernah benar-benar terjawab.
Penulis menegaskan bahwa reformasi hukum nasional tidak bisa dipahami hanya sebagai pekerjaan teknis legislasi atau penataan ulang kelembagaan. Kebijakan semacam itu, menurutnya, membutuhkan landasan filsafat yang kuat agar aturan yang lahir tetap memiliki sisi kemanusiaan di tengah kerumitan kehidupan bernegara.
Reformasi Hukum Nasional dan Cita-cita yang Sering Tergelincir
Cita-cita reformasi hukum di Indonesia pada dasarnya jelas, yakni membangun negara yang demokratis, berkeadilan, dan menjamin kepastian hukum secara seimbang. Namun dalam praktik, pembentukan regulasi, legislasi, hingga penegakan hukum kerap bergeser dari tujuan awal. Proses reformasi sering dipersempit menjadi kegiatan administratif untuk menghasilkan pasal baru atau merevisi undang-undang demi mengejar target jumlah, tanpa evaluasi kritis atas dampak etis, sosiologis, dan filosofisnya bagi masyarakat luas.
Kondisi tersebut, menurut penulis, memunculkan ketegangan tajam antara legalitas dan moralitas. Negara modern memang memerlukan kepastian hukum berbentuk tulisan yang terang dan pasti agar pemerintahan, kepastian berusaha, serta ketertiban umum berjalan stabil. Di sisi lain, aturan yang disusun secara kaku dan tidak peka terhadap rasa keadilan publik kehilangan daya ikat sosiologisnya. Akibatnya, masyarakat patuh bukan karena kesadaran moral, melainkan karena takut pada sanksi kekuasaan.
Karena itu, refleksi atas arah reformasi hukum nasional melalui kacamata filsafat hukum dinilai sangat penting. Penulis menekankan perlunya memahami titik temu, benturan, dan sintesis antara aturan formal, yang dalam istilah filsafat disebut das Sollen dan das Sein, dengan nilai-nilai etis. Tanpa pemahaman itu, kebijakan hukum berisiko terperangkap dalam legalisme birokratis yang menindas, padahal seharusnya menjadi alat pembebasan dan pencerahan kehidupan berbangsa.
Akar Teoretis: Positivisme Hukum dan Hukum Alam
Tulisan ini menelusuri perdebatan tentang hubungan hukum dan moralitas dalam tradisi filsafat hukum dunia. Perdebatan tersebut terutama berlangsung antara mazhab positivisme hukum dan mazhab hukum alam.
Hans Kelsen dan positivisme hukum. Melalui Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre), Hans Kelsen menegaskan bahwa keabsahan sebuah norma ditentukan oleh prosedur pembentukannya yang sah secara berjenjang (Stufenbaulehre), tanpa bergantung pada adil atau tidaknya isi aturan itu secara moral. Pandangan ini melahirkan tradisi legalitas formal yang menekankan kepastian. Meski begitu, jika diterapkan secara membabi buta, pendekatan tersebut dapat menghasilkan aturan yang minim empati dan menjauhkan hukum dari nurani kemanusiaan.
Lon L. Fuller dan Gustav Radbruch dari mazhab hukum alam. Lon Fuller, yang menentang positivisme kaku, memperkenalkan konsep moralitas internal hukum. Ia menilai suatu aturan baru dapat diakui secara substansial sebagai hukum apabila memenuhi syarat-syarat etis prosedural. Adapun Gustav Radbruch lewat Radbruch’s Formula menegaskan bahwa ketika ketidakadilan dari sebuah undang-undang positif sudah melampaui batas yang tak dapat ditoleransi, nilai keadilan substantif harus diutamakan di atas kepastian hukum formal semata.
Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagai Koreksi Formalisme
Dalam konteks pembaruan hukum di Indonesia, kritik terhadap formalisme hukum antara lain disuarakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, begawan sosiologi hukum. Melalui konsep hukum progresif, Satjipto mengingatkan bahwa hukum tidak bersifat final ataupun kaku, dan tidak berdiri terpisah dari kepentingan manusia. Sebaliknya, hukum justru harus sepenuhnya melayani manusia.
Penulis mengutip kredo Satjipto yang mengubah cara berpikir hukum nasional:
“Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”
Menurut penulis, gagasan tersebut memberi arah reflektif yang penting bagi kebijakan reformasi nasional. Kebijakan hukum di Indonesia semestinya tidak berhenti pada kepatuhan prosedural di atas kertas. Ketika aturan formal justru mencederai rasa keadilan publik dan menindas kelompok lemah, pembuat kebijakan maupun penegak hukum dituntut berani keluar dari kotak birokrasi dan menghadirkan keadilan substantif yang membumi.
Menyatukan Legalitas dan Moralitas dalam Kebijakan Nasional
Untuk mengarahkan reformasi hukum nasional, penulis menilai dibutuhkan sintesis yang harmonis dan seimbang antara legalitas dan moralitas. Keduanya memiliki peran berbeda, namun saling melengkapi.
Legalitas sebagai wadah prosedural. Kepastian hukum, transparansi, tertib administrasi, dan prosedur konstitusional tetap diperlukan. Fondasi inilah yang memungkinkan negara menata pemerintahan yang akuntabel serta melindungi hak-hak dasar warga negara.
Moralitas sebagai jiwa substantif. Nilai etika universal, keadilan sosial, empati kemanusiaan, dan keberpihakan kepada kelompok rentan semestinya menjiwai setiap rancangan regulasi. Dengan begitu, hukum memiliki nyawa dan hati nurani.
Kesimpulan Refleksi: Hukum yang Humanis dan Progresif
Dari refleksi filosofis dan teoretis tersebut, penulis menarik sejumlah kesimpulan. Pertama, reformasi hukum nasional sebaiknya tidak dipersempit hanya menjadi urusan legalitas formal yang meninggalkan nilai moral, etika, dan rasa keadilan masyarakat. Kedua, sebagaimana diajarkan para filsuf hukum terkemuka, sistem hukum yang ideal harus memadukan kepastian prosedural dengan kepekaan nurani. Ketiga, reformasi hukum di Indonesia perlu bergerak menuju sistem hukum yang progresif, yang berpihak pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan seluruh warga.
Penulis juga menekankan bahwa penyusunan kebijakan hukum ke depan harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) serta pengujian etis (moral reading) yang ketat. Dengan cara itu, hukum nasional bukan sekadar rangkaian pasal yang kokoh di atas kertas, melainkan juga hidup, berwibawa, adil, dan bermartabat di tengah masyarakat.
Tulisan ini ditulis oleh JE Ahmad Naufal (B1A024389) dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
Sumber: Kompasiana.com
