Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar melaporkan kanal YouTube Forum Keadilan TV ke Dewan Pers atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan yang dinilai merugikan nama baik Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar. Laporan itu disampaikan pada Senin (16/11/2026).
Langkah tersebut menambah panjang polemik yang melibatkan Bahlil, partai berlambang beringin itu, dan sejumlah tokoh lain. Persoalan bermula dari tayangan yang memuat pembicaraan narasumber mengenai Bahlil dan Partai Golkar, yang menurut Bakumham memunculkan tuduhan keliru.
Bakumham Laporkan Forum Keadilan TV ke Dewan Pers
Juru Bicara Tim PP Bakumham Partai Golkar sekaligus kuasa hukum Bahlil Lahadalia, Derek Loupatty, menyatakan laporan itu sudah diterima secara resmi oleh Dewan Pers. Dalam keterangannya, Derek menjelaskan pokok persoalan yang dilaporkan.
“Kami melaporkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Yang kami laporkan itu adalah Forum Keadilan yang telah memposting di kanal YouTube tentang adanya pembicaraan narasumber, berkaitan dengan nama baik dan ada unsur fitnah terhadap Pak Bahlil Lahadalia,” ujar Derek.
Derek menegaskan, langkah itu diambil karena pihaknya tetap tunduk dan taat pada Undang-Undang Pers. Ia berharap Dewan Pers dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku. Bakumham kini menunggu tindak lanjut lembaga tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Kami menunggu nanti sikap tindak lanjut dari Dewan Pers untuk kami melakukan langkah-langkah selanjutnya,” kata Derek.
Somasi Terbuka dan Tanggapan yang Masuk
Sebelum melapor, Bakumham lebih dulu melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah pihak. Derek mengatakan pihaknya memberi waktu tiga hari, tetapi tidak ada permohonan maaf seperti yang diharapkan.
Menurut Derek, sejumlah pihak justru merespons melalui tim hukum masing-masing. Respons itu, katanya, menunjukkan bahwa somasi sudah sampai kepada pihak yang dituju dan sekaligus memperjelas siapa saja yang menjadi sasaran somasi.
Salah satu pihak yang disomasi adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Somasi Partai Golkar itu terkait pernyataan Said Didu, bersama Sri Radjasa Chandra, mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Said Didu Nilai Somasi Salah Alamat
Said Didu menyatakan kebingungannya atas somasi tersebut saat dihubungi wartawan pada Rabu (11/11/2026). Ia menilai somasi itu keliru sejak awal.
“Saya menyatakan bingung terhadap somasi tersebut. Karena, satu, itu salah alamat dan salah substansi,” kata Said Didu.
Said Didu menjelaskan, podcast yang dipersoalkan pihak Golkar merupakan produk jurnalistik sebuah media. Karena itu, menurutnya, jika ada hal dari tayangan tersebut yang dipersoalkan, penyelesaiannya harus lewat Dewan Pers terlebih dahulu.
“Salah alamat, karena itu kan produk pers, yang disomasi itu medianya dong bukan sumbernya dong,” katanya.
Said Didu juga membantah pernah menyebut nama Bahlil dalam kasus dugaan penyadapan tersebut. Ia mengaku tidak pernah mengakui adanya pertemuan yang dipersoalkan.
