Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia siap menuntaskan penandatanganan Enhanced MoU ASEAN Power Grid dalam rangkaian KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026. Pemerintah tetap menggarisbawahi bahwa kerja sama interkoneksi listrik lintas negara itu harus berjalan atas dasar saling menguntungkan dan melindungi kepentingan nasional.

Komitmen tersebut dibawa Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan para pemimpin ASEAN. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil menjadi figur utama yang membawa posisi Indonesia dalam agenda kerja sama energi kawasan ini.

Indonesia Dukung Penuh Interkoneksi Listrik Kawasan

Dalam keterangannya, Bahlil menegaskan dukungan Indonesia terhadap pengembangan ASEAN Power Grid. Ia menilai jaringan listrik antarnegara tersebut bisa menjadi penopang ketahanan energi kawasan. “Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara,” ujar Bahlil.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa dukungan Indonesia tidak berdiri sendiri. Pemerintah menempatkan kepentingan nasional dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum kerja sama berjalan jauh.

Apa Itu ASEAN Power Grid

ASEAN Power Grid merupakan salah satu program utama kerja sama energi negara-negara Asia Tenggara. Program ini berada dalam kerangka ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026–2030, dan dirancang agar sistem ketenagalistrikan antarnegara anggota ASEAN saling terhubung.

Melalui interkoneksi tersebut, pasokan listrik di kawasan diharapkan menjadi lebih andal dan efisien. Pemerintah Indonesia memandang kerja sama ini sebagai peluang untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka kesempatan ekonomi baru. Meski begitu, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan kepentingan nasional setiap negara peserta.

Kesiapan Regulasi Sejak Pertemuan Menteri Energi di Manila

Komitmen Indonesia untuk menuntaskan penandatanganan MoU sebelum KTT sebenarnya sudah disampaikan dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44. Pertemuan yang juga digelar di Manila itu berlangsung pada Oktober 2026.

Sejak pertemuan tersebut, pemerintah melanjutkan penataan regulasi domestik sebagai persiapan menjalankan kerja sama interkoneksi listrik. Langkah itu dilakukan agar keikutsertaan Indonesia dalam jaringan listrik kawasan memiliki dasar pengaturan yang jelas.

Bahlil menekankan pentingnya kesiapan nasional sebelum sistem ketenagalistrikan Indonesia tersambung dengan negara-negara tetangga. Ia menyampaikan:

“Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga,” kata Bahlil.

Rencana Kerja Dijalankan lewat Task Force di Bawah APGCC

Setelah MoU berlaku, pelaksanaan kerja sama ASEAN Power Grid akan dijalankan melalui sejumlah task force di bawah koordinasi ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC). Rencana kerja setiap task force disebut telah disusun sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan kerja sama.