Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia siap bergabung dalam jaringan interkoneksi listrik ASEAN, tetapi hanya jika kerja sama itu memberi keuntungan yang adil bagi seluruh negara. Penegasan tersebut disampaikan saat ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026.

Pemerintah tidak ingin tergesa-gesa menghubungkan jaringan listriknya dengan negara tetangga melalui program ASEAN Power Grid (APG). Menurut Bahlil, kerja sama energi kawasan itu harus berlandaskan regulasi yang jelas dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menyambungkan kabel antarnegara.

Bahlil Lahadalia Dorong Penyelesaian MoU ASEAN Power Grid

Indonesia mendukung penyelesaian penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid. Dalam setiap bentuk kerja sama lintas negara, pemerintah tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

Bahlil memandang interkoneksi listrik kawasan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi negara-negara anggota. Meski begitu, ia menekankan pelaksanaannya wajib berpijak pada prinsip saling menguntungkan.

Dalam keterangan tertulis pada Minggu (15/11/2026), Bahlil menyampaikan pernyataan berikut:

“Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara,” kata Bahlil.

Ia juga menegaskan setiap negara harus tetap memiliki ruang untuk menjalankan regulasinya sendiri dan melindungi kepentingan nasional masing-masing. Dengan prinsip itu, Indonesia menilai kerja sama kawasan tidak boleh mengorbankan kedaulatan regulasi.

Penataan Regulasi Domestik Jadi Syarat Utama

Komitmen Indonesia untuk menuntaskan MoU sebenarnya sudah disampaikan dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila pada Oktober 2026. Sejak pertemuan tersebut, pemerintah mulai menata regulasi domestik agar Indonesia memiliki kesiapan sebelum menjalankan interkoneksi dengan negara anggota ASEAN lainnya.

Bahlil menjelaskan alasan langkah itu diambil lebih dulu. Ia menyebut manfaat interkoneksi diharapkan langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia dan negara tetangga, sehingga kesiapan dalam negeri harus dipastikan sejak awal.

“Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga,” kata Bahlil.

Bahlil Lahadalia Tuntut Keuntungan yang Adil

Di sisi lain, sejumlah pemberitaan mencatat Indonesia belum menandatangani kesepakatan pengembangan proyek ASEAN Power Grid sejak tahun lalu. Penyebabnya, pemerintah masih menghitung keekonomian harga listrik yang dapat dijual atau dibeli dari Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengatakan belum meneken kesepakatan itu karena hitungannya belum memenuhi prinsip win-win. Ia menegaskan akan menandatangani apabila keuntungan sudah seimbang bagi semua pihak: