Sri Radjasa Chandra, mantan kolonel infanteri purnawirawan, memastikan dirinya tidak akan mundur meski menerima somasi dari Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar. Somasi itu terkait pernyataannya tentang dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Membantah Menyebut Nama Bahlil

Dalam wawancara di kanal YouTube Refly Harun, Sri Radjasa membantah keras pernah menyebut Bahlil Lahadalia sebagai pihak yang terlibat dalam kasus penyadapan. Ia menilai tudingan tersebut tidak berdasar karena pernyataannya hanya merujuk pada seorang ketua umum partai politik, tanpa menyebut identitas ataupun nama.

“Terus di mana saya bisa dituduh menyebut nama dia? Saya tidak pernah menyebut nama Bahlil terkait penyadapan,” tegas Sri Radjasa.

Menurut dia, informasi yang ia sampaikan berasal dari sejumlah sumber yang tidak bisa diungkap ke publik. Karena itu, ia mempertanyakan dasar yang membuat orang menganggap pernyataannya ditujukan khusus kepada Bahlil.

Ia juga berpendapat bahwa persoalan ini seharusnya diselesaikan lewat klarifikasi dan hak jawab, bukan dengan ancaman jalur hukum. Sri Radjasa bahkan mempersilakan Bahlil hadir di forum Refly Harun untuk membantah secara terbuka. Ia berharap ruang dialog seperti itu dibuka supaya publik bisa menilai masalah ini berdasarkan fakta dan argumen.

“Saya tidak akan mundur. Kalau saya mundur, ini menjadi preseden buruk bagi publik. Jangan pernah takut menghadapi situasi seperti ini,” ujarnya.

Sorotan terhadap Operasi Garis Dalam

Dalam wawancara yang sama, Sri Radjasa memaparkan analisisnya tentang apa yang ia sebut sebagai skenario “Operasi Garis Dalam”. Skenario itu ia kaitkan dengan operasi politik sekelompok orang yang, menurutnya, dekat dengan Geng Solo.

Menurut analisisnya, kelompok tersebut diduga berusaha memperluas pengaruh dengan menempatkan orang-orangnya di posisi strategis pemerintahan. Setelah itu, kelompok tadi disebut dapat menciptakan situasi yang membebani kepemimpinan Prabowo.

Sri Radjasa menghubungkan analisis itu dengan sejumlah kebijakan yang ia nilai bermasalah, dinamika pergantian Wakil Presiden, serta terbongkarnya kasus dugaan penyadapan. Ia meyakini pengaruh kelompok tersebut di pemerintahan belum sepenuhnya hilang.

Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden Prabowo tidak puas hanya dengan mengganti sejumlah pejabat. Menurutnya, Presiden perlu memastikan seluruh dugaan keterlibatan dalam kasus penyadapan diusut secara terbuka. Ia juga mengkritik jika penyidikan berhenti pada satu nama saja tanpa membongkar siapa pemberi perintah dan pihak yang diduga menggunakan hasil penyadapan.

“Presiden harus menjadikan momentum ini untuk bersih-bersih. Jangan lagi mengedepankan politik balas budi atau politik sandera. Sekalipun harus menghadapi risiko politik, negara ini harus diselamatkan,” katanya.

Sri Radjasa menegaskan bahwa kepentingan rakyat dan negara harus diletakkan di atas kepentingan kelompok maupun elite politik.

Desakan agar Prabowo Bertindak

Di akhir wawancara, Sri Radjasa mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi persoalan serius yang menuntut keberanian kepemimpinan. Ia menilai Prabowo perlu segera mengambil keputusan strategis agar pemerintahan benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Ia juga mengutip kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia dikuasai negara serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Presiden harus berpihak kepada rakyat dan negara, bukan kepada kepentingan elite,” pungkasnya.

Sumber: zonasatunews.com