Perwira tinggi Polri berinisial TK kini menjadi sorotan dalam perkara penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. TK disebut memiliki peran dalam kegiatan pengawasan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Markas Besar Polri akhirnya memastikan bahwa TK berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Kepastian itu membuka identitas yang sebelumnya hanya dikenal lewat inisial.
Nama TK pertama kali mencuat dalam rapat kerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Komisi III DPR RI. Kini Brigjen TK menjalani pemeriksaan di Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri.
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: Konfirmasi Pangkat dan Pemeriksaan Brigjen TK
Kepastian soal pangkat TK disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir pada Kamis, 12 November 2026. Ia menegaskan bahwa TK merupakan perwira tinggi aktif yang sedang terlibat dalam pengembangan perkara.
Menurut Polri, pemeriksaan terhadap Brigjen TK berkaitan dengan dugaan pelanggaran profesi dan ketentuan etik kepolisian. Proses ini berjalan terpisah dari penyidikan pidana, meski keterangan TK juga didalami penyidik.
Keterangan TK dinilai penting untuk memetakan hubungan antara pihak yang sudah menjadi tersangka dan pihak lain yang diduga berperan. Dengan begitu, pemeriksaan tersebut tidak semata-mata urusan disiplin internal.
Meski demikian, pemeriksaan seseorang belum berarti ia terbukti bersalah. Penentuan pertanggungjawaban pidana tetap bergantung pada alat bukti dan proses hukum yang berlaku.
Sejumlah media nasional, termasuk CNN Indonesia dan detikNews, turut memberitakan perkembangan pemeriksaan tersebut.
Rapat Kapolri dengan Komisi III DPR Membuka Peran Brigjen TK
Dalam rapat kerja pada Kamis, 12 November 2026, Kapolri memaparkan perkembangan penyidikan. Ia juga menjelaskan dugaan pembagian peran sejumlah pihak dalam perkara penyadapan ilegal.
Dalam pemaparan itu, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution disebut diduga meneruskan instruksi kepada operator. Ahrie juga diduga memerintahkan Brigjen TK melakukan pengawasan atau surveillance.
Pengawasan dan penyadapan perlu dibedakan. Pengawasan mencakup pemantauan terhadap seseorang atau aktivitas tertentu, sementara penyadapan berkaitan dengan intersepsi komunikasi atau informasi elektronik.
Keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Penyidik karena itu perlu merinci bentuk pengawasan yang diduga dilakukan, sasarannya, waktu pelaksanaannya, serta pemanfaatan informasi yang diperoleh.
Persoalan menjadi lebih serius jika pengawasan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah. Setiap tindakan yang berpotensi membatasi privasi seseorang wajib memiliki landasan hukum, tujuan yang jelas, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Penyidik juga perlu memastikan apakah Brigjen TK mengetahui tujuan akhir kegiatan itu atau sekadar menjalankan perintah. Jawaban atas pertanyaan tersebut harus diperoleh melalui pemeriksaan, bukti komunikasi, dokumen, dan keterangan saksi.
Empat Tersangka dan Dugaan Pembagian Peran
Kapolri menyampaikan kepada Komisi III DPR bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan yang diusut.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Slamet Uliandi, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution. Brigjen TK tidak termasuk dalam daftar tersangka tersebut, sehingga statusnya perlu dibedakan agar tidak menimbulkan kesimpulan hukum yang keliru.
Berikut gambaran dugaan peran yang dipaparkan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR.
| Nama atau inisial | Jabatan atau identitas | Dugaan peran yang dipaparkan |
|---|---|---|
| Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) | Mantan Kapolri | Diduga memberi perintah dan menerima hasil penyadapan |
| Irjen Slamet Uliandi (SU) | Mantan Kadiv TIK Polri | Diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasilnya |
| Irjen Eko Hadi Santoso (EH) | Perwira tinggi Polri | Diduga menerima perintah dan memberi persetujuan lewat WhatsApp tanpa permohonan dari penyidik |
| Ahrie Sonta Nasution (AS) | Perwira tinggi Polri | Diduga meneruskan perintah kepada operator, melaporkan hasil penyadapan, dan memerintahkan pengawasan terhadap TK |
| Brigjen TK | Perwira tinggi berpangkat bintang satu | Disebut menerima perintah surveillance dan kini diperiksa Propam |
Sumber data berasal dari pemaparan Kapolri dalam rapat Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 dan keterangan resmi Kadiv Humas Polri. Tabel ini hanya merangkum dugaan peran, bukan penetapan kesalahan hukum.
Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa penyidik menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pejabat kepolisian dengan fungsi yang berbeda-beda.
Salah satu hal yang perlu dijelaskan adalah mekanisme persetujuan penyadapan. Jika kegiatan itu benar dilakukan tanpa permohonan penyidik dan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, persoalannya bisa menyentuh tata kelola kewenangan kepolisian.
Penyidik juga harus menelusuri bagaimana hasil penyadapan diperoleh, disimpan, diteruskan, dan digunakan. Rantai penguasaan informasi itu menentukan tanggung jawab tiap pihak.
Dugaan Penyadapan Ilegal Menguji Pengawasan Internal Polri
Perkara penyadapan Presiden Prabowo Subianto memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada pelanggaran prosedur biasa. Persoalan ini menyentuh perlindungan komunikasi, keamanan informasi negara, batas kewenangan aparat, dan kepercayaan masyarakat.
Penyadapan sebenarnya dapat dipakai dalam penegakan hukum, selama dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, teknologi tersebut tidak boleh digunakan sembarangan dan harus diawasi agar tidak menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok.
Muncul dugaan bahwa nomor telepon Presiden dan sejumlah tokoh menjadi sasaran tanpa prosedur yang semestinya. Dugaan itu membuat pertanyaan tentang pengawasan terhadap lembaga penegak hukum kian mendesak.
Hak Privasi dan Batas Penyalahgunaan Kewenangan
Hak atas privasi merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang berhak menjaga komunikasi pribadi, data elektronik, dan informasi yang tidak untuk konsumsi publik.
Ponsel kini menyimpan percakapan, dokumen, aktivitas kerja, relasi sosial, hingga data keuangan. Karena itu, penyadapan tanpa dasar hukum dapat berdampak sangat luas.
Dampaknya tidak berhenti pada sasaran langsung. Keluarga, rekan kerja, mitra bisnis, dan pihak lain yang berhubungan dengannya juga bisa terdampak.
Jika dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh nasional terbukti, perkara ini dapat dijadikan momentum memperkuat pengawasan atas penggunaan teknologi pengumpulan informasi oleh aparat.
Pertanyaan yang Harus Dijawab Penyidik
Sejumlah pertanyaan penting masih menunggu jawaban. Pertama, bentuk pengawasan apa yang diduga diperintahkan kepada Brigjen TK, dan apakah termasuk pengawasan komunikasi.
Kedua, siapa saja sasaran kegiatan tersebut, dan apakah ada sasaran lain yang belum terungkap. Ketiga, apakah ada dokumen, rekaman komunikasi, atau bukti elektronik yang menghubungkan instruksi Ahrie Sonta Nasution dengan kegiatan TK.
Keempat, apakah hasil pengawasan pernah diserahkan kepada pihak tertentu. Kelima, apakah tindakan itu berdasarkan perintah kedinasan yang sah atau justru di luar prosedur resmi.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk membedakan tanggung jawab administratif, pelanggaran kode etik, dan kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Penyidik juga harus memastikan pemeriksaan semua pihak berlangsung objektif, tanpa memandang jabatan.
Di sisi lain, seseorang tidak otomatis dianggap bersalah hanya karena namanya disebut dalam rangkaian penyidikan.
Transparansi Menjadi Ujian bagi Institusi Kepolisian
Kasus ini menjadi ujian bagi Polri untuk membuktikan bahwa pengawasan internal berjalan tanpa pandang bulu. Pemeriksaan Brigjen TK perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis bukti.
Jika ditemukan pelanggaran etik, mekanisme penindakan internal harus dijalankan sesuai aturan. Bila ditemukan bukti unsur tindak pidana, proses hukum juga harus berlanjut tanpa perlakuan istimewa.
Kapolri dan jajaran penyidik bertanggung jawab memastikan pengusutan tidak berhenti pada empat tersangka. Semua pihak yang berhubungan dengan peristiwa itu perlu diperiksa berdasarkan alat bukti yang sah.
Masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai hasil pemeriksaan Propam dan perkembangan penyidikan pidana. Minimnya penjelasan kepada publik dapat menumbuhkan ketidakpercayaan baru.
Pada akhirnya, keberhasilan pengusutan tidak diukur dari banyaknya pejabat yang diperiksa atau ditetapkan tersangka. Ukuran utamanya adalah terungkapnya fakta secara utuh, tegaknya keadilan, dan adanya pertanggungjawaban sesuai hukum.
Sumber: Gakorpan.com
