MENASIONAL.COM – Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi penanggung jawab dan penyelenggara Hari Pers Nasional (HPN) 2027 yang akan digelar di Lampung.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pengurus Pusat PWI dan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026). Pertemuan itu membahas penyelenggaraan HPN 2027 sekaligus wacana perubahan tata kelola kegiatan nasional insan pers tersebut.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir memimpin delegasi PWI dalam pertemuan tersebut. Sementara dari Dewan Pers hadir Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat bersama Wakil Ketua Totok Suryanto serta sejumlah anggota Dewan Pers.
Dalam pertemuan tersebut, PWI turut menyerahkan pendapat hukum resmi yang memuat penjelasan mengenai sejarah, landasan hukum, serta praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini.
Akhmad Munir menjelaskan, penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional memiliki kaitan erat dengan sejarah berdirinya PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta.
Gagasan penetapan HPN kemudian berkembang melalui Kongres PWI di Padang pada 1978 dan pembahasan di Dewan Pers hingga akhirnya ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.
“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946,” kata Munir.
Menurutnya, selama sekitar empat dekade PWI telah menjalankan penyelenggaraan HPN dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi dan perusahaan pers, dunia usaha, perguruan tinggi hingga masyarakat.
Karena itu, PWI menilai kontinuitas tersebut perlu menjadi bagian dari pertimbangan apabila tata kelola HPN akan diperbarui.
Meski demikian, PWI menyatakan tidak menutup diri terhadap wacana pembaruan regulasi. PWI berpandangan perubahan tata kelola harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pers.
“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” ujar Munir.
Dalam pertemuan itu, Dewan Pers juga mendorong agar penyelenggaraan HPN 2027 lebih inklusif dan mengakomodasi keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers.
Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menekankan pentingnya semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan HPN ke depan.
Pandangan tersebut mendapat respons positif dari PWI. Akhmad Munir menegaskan bahwa HPN tidak dimaksudkan sebagai kegiatan eksklusif milik PWI.
“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI,” tegasnya.
PWI menyatakan siap membuka ruang keterlibatan yang lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers dalam HPN 2027, baik dalam kepanitiaan, penyusunan agenda maupun berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HPN.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan juga meminta PWI memperhatikan aspek psikologis organisasi-organisasi konstituen lainnya apabila PWI tetap menjadi penanggung jawab HPN.
PWI menyambut pandangan tersebut dan menyatakan terbuka terhadap pembahasan mengenai pembaruan regulasi. Namun, setiap perubahan dinilai harus tetap mempertimbangkan sejarah lahirnya HPN serta posisi PWI dalam perjalanan peringatan tersebut.
Bagi PWI, semangat inklusif tidak harus menghapus kontinuitas sejarah penyelenggaraan HPN. Sebaliknya, keterlibatan seluruh elemen pers diharapkan dapat membuat HPN semakin menjadi ruang bersama bagi insan pers Indonesia.
“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers,” kata Munir.
Dengan semangat tersebut, PWI akan mempersiapkan HPN 2027 di Lampung dengan mengedepankan tiga hal, yakni mempertahankan akar sejarah, memperkuat persatuan, serta memperluas partisipasi seluruh elemen pers nasional.
Pertemuan PWI dan Dewan Pers tersebut sekaligus menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan HPN 2027 yang diharapkan lebih terbuka, inklusif dan kolaboratif, tanpa mengabaikan sejarah yang melatarbelakangi lahirnya Hari Pers Nasional.
