Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman pada Selasa (20/1/2026). Pertemuan ini membahas rencana program kerja Kementerian UMKM tahun 2026 yang dianggarkan sebesar Rp546 miliar, dengan penekanan pada efektivitas program di tingkat desa dan upaya pemulihan ekonomi pascabencana.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim, yang memimpin rapat di kompleks parlemen, Jakarta, menegaskan pentingnya fokus pada efektivitas pelaksanaan program di desa. Ia menekankan bahwa evaluasi kinerja dan pembahasan rancangan program kerja Kementerian UMKM harus memberikan dampak langsung terhadap penguatan UMKM.

“Juga kita harapkan untuk dapat memberikan dampak terhadap peningkatan daya saing usaha dan penciptaan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ujar Chusnunia. Ia berharap rencana program kerja tersebut selaras dengan kebutuhan riil pelaku UMKM agar pelaksanaannya pada tahun 2026 dapat berjalan secara terarah, efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan pagu awal anggaran untuk 2026 sebesar Rp546 miliar. Namun, karena adanya situasi bencana di Sumatera, terjadi kebijakan konsolidasi anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

Maman merinci delapan program strategis Kementerian UMKM untuk tahun 2026, meliputi:

  • Sapa UMKM
  • Kartu Usaha
  • Holding UMKM
  • Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis
  • Kemitraan dan Hilirisasi
  • Perluasan Akses Pembiayaan
  • Entrepreneur Hub
  • Transformasi Usaha

Kementerian UMKM juga turut berupaya memulihkan ekonomi di daerah bencana, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Maman memprediksi pemulihan ekonomi di wilayah tersebut memerlukan waktu 1-2 tahun.

Untuk itu, pihaknya telah meluncurkan program “Klinik UMKM Bangkit” di berbagai kabupaten di daerah bencana. Klinik ini akan menyediakan layanan pembiayaan, relaksasi kredit, dan kecukupan modal agar UMKM dapat bangkit kembali. “Kalau dari lihat jumlahnya, yang paling banyak Aceh, karena tingkat keterparahan atau paling kena dampak itu Aceh,” pungkas Maman.