Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, menegaskan bahwa hak eksklusif untuk mengendalikan lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz harus diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara pesisir. Pernyataan ini disampaikan Jalali kepada RIA Novosti pada Senin, 6 April 2026.
“Langkah pertama adalah menetapkan prinsip internasional bahwa lalu lintas kapal di Selat Hormuz berada di bawah kendali eksklusif negara-negara pesisir,” ujar Jalali.
Secara geografis, Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran global vital yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman. Jalur ini berbatasan langsung dengan Iran dan Oman, serta berdekatan dengan Uni Emirat Arab, menjadikannya titik strategis dalam perdagangan energi dunia.
Jalali menambahkan, Iran, layaknya negara pesisir lainnya, harus memiliki hak untuk mengekspor minyak secara bebas melalui selat tersebut. Ia memperingatkan bahwa jika hak ini tidak terpenuhi, maka tidak akan ada pihak manapun yang dapat mengekspor minyak melalui jalur maritim krusial itu.
Lebih lanjut, Jalali juga menyatakan bahwa kapal-kapal yang melintas harus menggunakan nama geografis Teluk Persia. Terkait kompensasi lintasan, ia mengusulkan adanya jaminan pembelian produk-produk Iran serta mekanisme pembayaran yang berada di luar skema sanksi internasional.
Saat ini, Parlemen Iran tengah menyusun sistem hukum baru yang bertujuan untuk mengatur lalu lintas dan menegaskan kedaulatan di Selat Hormuz. Langkah ini diambil menyusul pembatasan lalu lintas kapal oleh Iran di selat tersebut, sebagai balasan atas serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran yang dimulai pada 28 Februari 2026.
Blokade Iran atas jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global ini telah memicu kenaikan harga energi di seluruh dunia.
