Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mendesak optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan retribusi yang lebih efektif dan akuntabel. Ia juga mendorong percepatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran pemerintah daerah. Arahan ini disampaikan dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tangerang yang digelar di Hotel Lemo, Kelapa Dua, Kamis (12/3/26).
Penyempurnaan Sistem WEB Register untuk Retribusi
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Intan menekankan pentingnya penyempurnaan sistem WEB Register sebagai sistem utama pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Tangerang. Langkah ini, menurutnya, merupakan salah satu rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah.
“Kita perlu menyepakati bersama bagaimana arah perbaikan dan pengembangan sistem WEB Register sebagai sistem utama dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Tangerang. Penyempurnaan sistem ini juga merupakan salah satu rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Intan.
Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan kesepakatan mengenai arah pengembangan sistem WEB Register, apakah akan dilakukan penyempurnaan secara terintegrasi atau disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis masing-masing perangkat daerah. Tindak lanjut rekomendasi ini dinilai krusial untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pendapatan daerah secara optimal.
Dorong Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI)
Selain retribusi, Intan Nurul Hikmah juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan transparansi belanja daerah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Ia berharap kebijakan terkait KKI dapat dipercepat penetapannya agar pemanfaatan instrumen pembayaran ini dapat berjalan optimal sejak awal tahun anggaran.
“Kita perlu terus mendorong pemanfaatan KKI ini sebagai instrumen pembayaran belanja pemerintah daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Saya berharap pada tahun ini proses penetapan kebijakan dapat dipercepat sehingga pemanfaatan KKI dapat berjalan lebih optimal sejak awal tahun anggaran,” katanya.
Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem Digital
Wabup Intan turut menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, pembangunan daerah ke depan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur digital. Digitalisasi, lanjutnya, tidak hanya mendukung sistem pemerintahan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan informasi.
Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah memperluas akses internet di ruang-ruang publik seperti taman edukasi, ruang terbuka hijau, taman bermain, serta berbagai fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.
TP2DD dan Target Digitalisasi Layanan
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, menjelaskan bahwa kegiatan High Level Meeting ini merupakan salah satu indikator penilaian dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Melalui forum ini, pimpinan daerah diharapkan dapat memberikan arahan kepada perangkat daerah terkait optimalisasi digitalisasi layanan pajak dan retribusi.
“Kegiatan hari ini kita melaksanakan rapat High Level Meeting yang menjadi salah satu indikator penilaian TP2DD. Melalui pertemuan ini diharapkan pimpinan dapat memberikan arahan kepada para kepala OPD terkait pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan pajak maupun retribusi bagi masyarakat,” jelas Slamet.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas evaluasi implementasi digitalisasi, kesiapan serta penyempurnaan aplikasi layanan, dan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk memperluas akses internet di ruang publik. Ke depan, fokus Bapenda bukan sekadar mengejar status juara Championship TP2DD, tetapi mendorong masyarakat beralih ke sistem digital agar pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan dengan mudah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.
