Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti lambatnya penanganan kemiskinan di wilayahnya, terutama kemiskinan ekstrem. Ia menegaskan bahwa ego sektoral menjadi penghambat utama, sehingga NTB masih masuk dalam daftar 12 provinsi termiskin di Indonesia.
“Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering jalan sendiri-sendiri atau lampak mesak-mesak (Bahasa Sasak). Tidak ada kolaborasi yang solid. Saya minta teman-teman pendamping jangan mulai dari nol, rangkul kader posyandu, PKH, hingga Karang Taruna yang sudah ada di lapangan,” tegas Iqbal saat berinteraksi dengan Pendamping Desa Berdaya di Aula Kantor Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Rabu (5/3/2026).
Iqbal menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting. Untuk itu, ia menginstruksikan para pendamping untuk melakukan pendekatan personal, memahami kondisi warga dari pintu ke pintu atau keluarga per keluarga (KK per KK).
Strategi Intervensi Kemiskinan
“Strategi ini bertujuan untuk memetakan akar masalah, apakah bersumber dari hunian yang tidak layak, rendahnya pendidikan, atau masalah gizi,” terang Iqbal.
Ia menjelaskan bahwa intervensi harus dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah perlindungan sosial untuk memenuhi standar hidup layak, kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi. Targetnya, setiap keluarga miskin ekstrem harus mampu mencapai pendapatan minimal Rp1,250 juta per bulan.
“Sekarang logikanya dibalik. Kita punya pasar besar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebutuhan telur kita saja masih impor 87 persen dari luar daerah. Ini peluang bagi warga desa untuk berdaya secara ekonomi,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal menyempatkan diri meninjau dan memberikan bantuan kepada anak stunting serta warga yang tergolong kemiskinan ekstrem di Desa Barebali. Langkah ini merupakan intervensi nyata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, termasuk program rehabilitasi perbaikan rumah melalui Baznas NTB.
Tantangan dan Usulan Pemekaran Desa Barebali
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Barabali, Salbi, memaparkan tantangan besar yang dihadapi desanya. Dengan jumlah penduduk mencapai 15.519 jiwa, terdapat 84 kasus stunting dan 250 KK tergolong kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Salbi mengusulkan pemekaran wilayah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik. “Kami mengusulkan pemekaran menjadi tiga desa persiapan Barabali Timur, Barabali Barat, dan Wira Surya. Berkas saat ini sedang diverifikasi di tingkat provinsi, dan kami memohon dukungan gubernur agar prosesnya dimudahkan,” katanya.
sumber gambar: gesit.id 