Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan tambang ilegal Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah lubang yang sudah disegel dengan garis polisi diduga tetap digunakan untuk menambang.
Dugaan itu muncul dari penelusuran tim investigasi Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bogor di area yang berada dalam wilayah operasional PT Antam Tbk UBPE Pongkor.
Sekitar 10 Lubang Diduga Masih Digarap
Menurut informasi yang dihimpun FWJI, sekitar 10 lubang tambang ilegal sempat ditutup dan diberi garis polisi oleh Polda Jawa Barat sejak Juli 2026. Meski begitu, aktivitas penambangan disebut masih berlangsung hingga November 2026.
Laporan tersebut menyebut nama Haji PDR. Ia diduga tetap menjalankan penambangan emas di kawasan Level 701, padahal lokasi itu sudah dipasangi garis polisi.
Seorang sumber warga Kecamatan Nanggung menilai Haji PDR termasuk pelaku besar dalam tambang ilegal tersebut. “Iya, dia dikenal pemain besar yang menambang di kawasan Level 701 milik PT Antam. Bahkan, ada indikasi dia mengoordinasikan para penambang yang akan masuk melalui lubang tikus di wilayah Blok Cikuya, Pabangbon, Desa Malasari,” ungkapnya, Kamis (12/11/2026).
Sumber itu juga membuka kemungkinan adanya koordinasi dengan pihak tertentu agar kegiatan tersebut berjalan mulus. Meski demikian, informasi ini masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Dugaan Keterlibatan Perwira Tinggi Polda Jawa Barat
Dalam rilis FWJI, disebut pula dugaan keterlibatan seorang perwira tinggi berpangkat jenderal bintang satu di lingkungan Polda Jawa Barat. Perwira tersebut diduga menjadi pelindung aktivitas tambang ilegal itu.
Isu ini semakin menguat setelah tim FWJI mengaku menemukan lubang yang diduga milik Haji PDR tetap beroperasi, meskipun area tersebut sudah diberi garis polisi. Temuan itu menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penyegelan dan pengawasan aparat di Gunung Pongkor.
Kecaman dari Ketua Umum FWJI
Ketua Umum Forum Wartawan Jaya Indonesia, Mustofa Hadi Karya yang akrab disapa Opan, menyesalkan dugaan masih berjalannya penambangan setelah ada penindakan. “Miris melihatnya. Mereka seakan berani memainkan hukum demi hasil jarahan bumi negara tanpa prosedur yang berlaku,” kata Opan dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Opan mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah menegaskan komitmennya memberantas mafia tambang emas ilegal beserta pihak yang membekingi mereka. Menurut dia, persoalan di Gunung Pongkor tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah daerah.
Ia menilai dugaan keterlibatan oknum aparat perlu ditelusuri serius agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak tergerus. “Pembeking sebaiknya sadar dan kembalikan hak negara. Gunakan seragam penegak hukum untuk bekerja sesuai amanah konstitusi, jangan melakukan hal-hal yang dapat mengotori institusi,” tegasnya.
Opan juga meminta PT Antam Tbk UBPE Pongkor mengevaluasi pengamanan wilayah tambang, terutama di area eksplorasi Level 701. Perusahaan, katanya, perlu memastikan tidak ada oknum internal yang terlibat atau bekerja sama dengan penambang tanpa izin.
“Negara harus hadir sesuai amanat UUD 1945. Kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan dinikmati segelintir orang,” ujarnya.
Desakan Pengusutan dan Dasar Hukum
FWJI mendesak aparat penegak hukum mengusut aktivitas PETI tersebut dan menindak pihak yang terbukti terlibat sesuai aturan perundang-undangan. Penindakan dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan Haji PDR maupun perwira tinggi Polda Jawa Barat masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian. Belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut maupun dari Polda Jawa Barat terkait tudingan tersebut.
Publik kini menanti penjelasan aparat penegak hukum dan PT Antam mengenai dugaan tambang yang masih beroperasi meski telah dipasangi garis polisi.
Sumber: Pojoksatu
