Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB), segera mengambil langkah koordinasi untuk mempercepat penanganan dampak bencana alam banjir. Bencana ini melanda Kecamatan Brang Rea dan sejumlah wilayah lainnya pada Selasa, 24 Februari 2026, setelah cuaca ekstrem terjadi sejak Senin, 23 Februari 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat, Hairul, menyatakan bahwa tim gabungan telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan mitigasi. “Tim telah turun melakukan mitigasi ke lokasi kejadian banjir,” kata Hairul di Sumbawa Barat, Selasa.
Banjir bandang tersebut mengakibatkan kerusakan pada fasilitas sekolah dan merendam rumah-rumah warga. Data sementara menunjukkan beberapa daerah yang terdampak parah antara lain Kelurahan Sampir, Jereweh, dan Desa Maluk. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai korban jiwa. “Laporan korban jiwa belum ada,” ujarnya.
Menanggapi kondisi darurat, tim dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera bergerak ke lokasi terdampak. Mereka bertugas mendirikan dapur umum dan mempersiapkan rencana penanganan darurat jangka pendek. Selain itu, tim juga mengumpulkan kebutuhan bantuan darurat seperti makanan siap saji, air bersih, dan mendata kerusakan yang terjadi.
Kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak dipastikan terpenuhi melalui kolaborasi berbagai pihak. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bekerja sama dengan Polres, Bank NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup. “Tim Damkar siap untuk melakukan pembersihan dan tim Dinas Sosial menyiapkan kebutuhan makanan siap saji untuk berbuka serta air bersih,” jelas Hairul.
Hairul menambahkan, Dinsos akan memastikan penyaluran makanan dan logistik lainnya kepada warga terdampak jika kondisi memburuk. “Jumlah kepala keluarga yang terdampak sekitar puluhan data sementara,” ungkapnya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga telah berada di lapangan, menjalankan tugas masing-masing untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
Untuk kerusakan infrastruktur, OPD terkait dan para camat di wilayah terdampak terus melakukan asesmen guna mendapatkan data akurat mengenai tingkat kerusakan di masing-masing area.
