Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) memunculkan pertanyaan di sebagian masyarakat: lebih baik pemerintah menurunkan nilai rupiah secara sengaja melalui devaluasi, atau membiarkannya terdepresiasi mengikuti mekanisme pasar?
Perdebatan ini tidak hanya soal istilah ekonomi. Di dalamnya terkandung persoalan daya beli masyarakat, stabilitas harga, beban utang luar negeri, daya saing ekspor, dan kepercayaan investor terhadap ekonomi nasional.
Indonesia pernah beberapa kali menempuh devaluasi. Pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakannya untuk menghadapi tekanan ekonomi dan memperkuat daya saing perdagangan. Kini, pemerintah cenderung membiarkan nilai tukar bergerak mengikuti pasar sambil melakukan intervensi untuk meredam gejolak.
Devaluasi dan Depresiasi: Mirip, tetapi Berbeda
Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang yang dilakukan sengaja oleh otoritas moneter dalam sistem nilai tukar tetap atau terkendali. Depresiasi, sebaliknya, adalah pelemahan nilai mata uang yang terjadi karena mekanisme pasar, terutama perubahan permintaan dan penawaran valuta asing.
Singkatnya, devaluasi merupakan keputusan kebijakan, sedangkan depresiasi adalah pergerakan kurs di pasar.
Jejak Devaluasi pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pemerintah memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan nilai tukar rupiah. Devaluasi dipakai untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi, terutama saat penerimaan ekspor turun, impor naik, dan cadangan devisa tertekan.
Menurut catatan Kementerian Keuangan (2024) dalam artikel Jurus-Jurus Devaluasi dan Deregulasi, pemerintah Orde Baru melakukan devaluasi pada 1971, 1978, 1983, dan 1986. Tujuannya terutama memperbaiki daya saing ekspor dan meringankan tekanan pada neraca pembayaran.
Berdasarkan laman Bank Indonesia (2010), salah satu penyesuaian besar terjadi pada 15 November 1978, ketika rupiah diturunkan dari Rp415 menjadi Rp625 per dolar AS. Penyesuaian serupa dilakukan lagi pada 1983 dan 1986. Pada 12 September 1986, kurs rupiah disesuaikan dari sekitar Rp1.134 menjadi Rp1.644 per dolar AS.
Langkah itu diambil karena penerimaan devisa tertekan, terutama akibat turunnya harga minyak dunia. Perekonomian Indonesia kala itu sangat bergantung pada ekspor minyak sehingga rentan ketika harga komoditas itu merosot.
Untung dan Rugi Devaluasi
Dari sisi teori, devaluasi punya logika yang cukup kuat. Saat rupiah sengaja diturunkan, produk Indonesia menjadi lebih murah bagi pembeli di luar negeri, sementara barang impor menjadi lebih mahal bagi konsumen dalam negeri. Harapannya, ekspor naik, impor terkendali, dan industri dalam negeri punya ruang tumbuh.
Namun, dampaknya tidak sesederhana itu. Harga barang impor, bahan baku, dan mesin industri ikut naik. Jika Indonesia masih bergantung pada impor, biaya produksi melonjak dan ujungnya dibebankan kepada konsumen lewat kenaikan harga.
Pengalaman devaluasi 1978 juga menunjukkan bahwa keberhasilan penyesuaian kurs bergantung pada dukungan kebijakan fiskal dan moneter. Kajian IMF oleh McDonald (1984) mencatat perbaikan daya saing setelah devaluasi bisa terkikis apabila inflasi dalam negeri naik lebih cepat dibandingkan inflasi mitra dagang. Dengan kata lain, menurunkan nilai mata uang tidak otomatis membuat ekonomi lebih kuat.
Mengapa Pemerintah Memilih Depresiasi?
Pertanyaan mana yang lebih menguntungkan Indonesia masih relevan untuk dibahas kembali. Setiap pilihan membawa konsekuensi bagi harga, ekspor, dan beban utang, sehingga keputusan kebijakan perlu ditimbang dengan cermat.
Sumber: Kompasiana.com
