Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp2,51 triliun per 31 Januari 2026. Angka ini setara dengan 11,16 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menunjukkan peran aktif APBN dalam menggerakkan ekonomi daerah sejak awal tahun.
Kepala DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyatakan optimisme terhadap peran APBN. “Kami optimistis APBN terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026,” ujar Ratih di Mataram, Kamis.
Rincian Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Ratih menjelaskan, rincian belanja negara tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp326,62 miliar atau 4,21 persen dari pagu. Dana ini dialokasikan untuk mendukung berbagai layanan publik di NTB.
Alokasi belanja pemerintah pusat antara lain menyasar sektor pendidikan sebesar Rp68,71 miliar, sektor ekonomi Rp42,72 miliar, sektor agama Rp22,49 miliar, serta sektor kesehatan Rp11,60 miliar.
Selain itu, realisasi dana transfer ke daerah hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp2.185,40 miliar, atau 14,81 persen dari pagu APBN. Pemerintah pusat juga telah menyalurkan dana bagi hasil senilai Rp27,19 miliar, yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Nusa Tenggara Barat.
Dana alokasi khusus non-fisik juga terealisasi sebesar Rp648,59 miliar, dengan Rp119,48 miliar di antaranya dipergunakan khusus untuk pembayaran tunjangan profesi guru. “APBN berperan dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung kegiatan pembangunan daerah,” tambah Ratih.
Realisasi belanja negara yang cukup tinggi di awal tahun 2026 ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga momentum pembangunan dan perputaran ekonomi daerah. Pemerintah berkomitmen untuk selalu mendorong pembangunan yang inklusif, mulai dari penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Kinerja Pendapatan Negara di NTB
Pada sisi pendapatan, Ratih menambahkan, realisasi pendapatan negara di NTB mencapai Rp294,83 miliar atau 5,27 persen dari target APBN. Kinerja positif ini ditopang oleh penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
“Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi,” pungkas Ratih, menegaskan peran strategis APBN dalam menghadapi tantangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan.
