Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menyalurkan bantuan biaya hidup bagi 20 kepala keluarga (KK) korban banjir rob akibat gelombang pasang di Kampung Bugis Ampenan, Kota Mataram. Bantuan ini disiapkan menyusul kunjungan Gubernur NTB ke lokasi terdampak akhir Januari 2026 lalu.
Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Akmad Muzaki, menjelaskan bahwa skema bantuan tersebut sedang dirumuskan oleh pemerintah provinsi. “Saat ini pemerintah provinsi sedang merumuskan skema bantuan biaya hidup bagi warga yang terdampak,” kata Muzaki di Mataram, Selasa.
Menurut data BPBD, sebanyak 20 KK kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut dan saat ini masih menumpang di rumah kerabat terdekat.
Muzaki menambahkan, pemberian bantuan biaya hidup ini merupakan komitmen Gubernur NTB Lalu M Iqbal untuk memberikan perhatian lebih kepada para korban. Namun, detail formulasi bantuan masih dalam pembahasan. “Apakah bantuan biaya hidup ini akan diberikan selama enam bulan atau satu tahun. Untuk bentuk riil bantuan, kami belum ada kepastian apakah uang tunai atau lainnya,” ujarnya.
Langkah ini menunjukkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram dalam memastikan warga terdampak mendapatkan dukungan yang memadai selama masa pemulihan.
Selain bantuan biaya hidup, Pemerintah Kota Mataram juga berkomitmen membangun hunian sementara (huntara) di samping Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bintaro. Huntara ini ditujukan untuk 20 unit, sesuai jumlah KK yang terdampak abrasi pantai.
Pembangunan huntara ditargetkan rampung akhir Februari 2026, atau paling lambat sebelum Idul Fitri 1447 Hijriah, agar warga bisa kembali berkumpul bersama keluarga di tempat yang lebih nyaman.
Sebelumnya, korban abrasi juga telah menerima bantuan paket sandang dan pangan sehari setelah bencana gelombang pasang. Bantuan ini didistribusikan oleh Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram, meliputi beras, minyak, susu, sarden, mi instan, air mineral, selimut, dan tikar.
“Kami juga membuka dapur umum selama 7 hari, untuk memberikan makanan siap makan bagi korban yang saat ini belum bisa beraktivitas normal,” tutup Muzaki.
