Ukraina diprediksi akan kehabisan dana untuk membiayai operasi tempurnya pada Juni 2026. Kondisi ini muncul di tengah kesulitan negara tersebut mendapatkan bantuan keuangan dari negara-negara Barat. Prediksi ini dilaporkan Bloomberg pada Jumat (27/3), mengutip perhitungan dari pejabat Ukraina.
Sebelumnya, pada Kamis (26/3), Kepala Komite Keuangan Parlemen Ukraina, Danylo Hetmantsev, mengungkapkan bahwa pihaknya “berada di ambang bencana keuangan”. Hetmantsev menambahkan, pinjaman Uni Eropa senilai 106 miliar dolar AS dan memorandum dengan Dana Moneter Internasional (IMF) berisiko gagal. Ia pun mendesak para anggota parlemen untuk segera memenuhi persyaratan yang diperlukan demi kelanjutan pendanaan eksternal.
Menurut laporan Bloomberg, kombinasi faktor-faktor tersebut mengancam bantuan bernilai puluhan miliar euro dari sponsor utama Ukraina. Ini termasuk pinjaman Uni Eropa yang diblokir oleh Hungaria, serta pinjaman IMF yang bergantung pada penerapan reformasi pajak oleh Kiev—sesuatu yang hingga kini belum berhasil dicapai Ukraina.
Program pasokan senjata Daftar Prioritas Kebutuhan Ukraina (PURL) NATO juga menghadapi tantangan serupa. Duta Besar Ukraina untuk NATO, Alena Getmanchuk, mengatakan kepada Bloomberg bahwa sebagian besar peralatan didanai oleh sekelompok kecil negara, sehingga semakin sulit untuk meminta bantuan.
Berdasarkan perhitungan Kiev, Ukraina memerlukan 15 miliar dolar AS (sekitar Rp254 triliun) tahun ini khusus untuk membeli senjata dari Amerika Serikat. Sementara itu, total kebutuhan bantuan luar negeri mencapai 52 miliar dolar AS (sekitar Rp883 triliun).
Defisit anggaran Ukraina telah mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dengan sangat bergantung pada bantuan Barat untuk menutupinya. Anggaran tahun 2026 disahkan dengan defisit 1,9 triliun hryvnia atau setara 45 miliar dolar AS (sekitar Rp764 triliun).
Meskipun Kiev terus bergantung pada pembiayaan eksternal untuk menutupi kesenjangan anggaran, mitra Barat terus memperingatkan bahwa Ukraina harus menemukan sumber pembiayaan sendiri. Paket bantuan baru juga menghadapi perdebatan panjang di negara-negara donor.
