Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Muazzim Akbar, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil guna memastikan mutu makanan bergizi yang diterima masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dalam kondisi aman dan berkualitas.

Pernyataan tersebut disampaikan Muazzim usai melaksanakan sosialisasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram pada Sabtu, 07 Februari 2026. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap seluruh SPPG yang beroperasi.

Evaluasi Ketat SPPG dan Komitmen Pemerintah

Menurut Muazzim, pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara rutin mengevaluasi seluruh SPPG. “Tentu semua SPPG di evaluasi oleh pemerintah dan BGN agar tidak menimbulkan dari penerima manfaat,” ujarnya.

Berdasarkan data yang ada, sekitar 672 SPPG telah beroperasi di wilayah NTB. Seluruh satuan pelayanan ini terus dievaluasi agar pelaksanaan program pemberian makan bergizi tidak menemui kendala maupun menimbulkan keluhan dari para penerima manfaat.

“Tentu kita evaluasi. Kita tidak ingin dalam perjalanannya masih ada hambatan atau keluhan, terutama dari anak-anak kita di sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” tegas Muazzim, menunjukkan fokus pada kualitas layanan dan kepuasan penerima.

Perjuangan Peningkatan Honor Kader Posyandu

Selain memperkuat pengawasan SPPG, Muazzim juga berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan honor bagi kader posyandu yang terlibat dalam program MBG. Terutama bagi petugas yang bertanggung jawab mendistribusikan makanan kepada ibu hamil dan ibu menyusui.

Ia berencana mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar memberikan tambahan insentif bagi para kader. “Kenapa ibu kader posyandu kita libatkan untuk membantu SPPG menyerahkan ke ibu hamil dan menyusui kita sudah pikirkan dari sekarang. Gaji tambahan bagi ibu ibu posyandu, kita minta BGN nanti ibu posyandu yang gajinya Rp150 ribu, kita minta tambah BGN kita anggarkan komisi IX, berapa opreng yang diberikan ke ibu menyusui dan bayi akan ada honor dari BGN,” jelas Muazzim.

Muazzim menilai peran kader posyandu sangat strategis dalam menyukseskan program nasional ini. Mereka selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

“Untuk peningkatan honor kader posyandu saat ini masih terus diperjuangkan di tingkat pusat. Sedang kita perjuangkan juga supaya gaji ibu kader posyandu juga naik kita lagi berjuang,” imbuhnya.

MBG: Investasi SDM dan Penciptaan Lapangan Kerja

Muazzim juga membandingkan program MBG di Indonesia dengan negara lain, seperti Jepang, yang telah lebih dulu menerapkan program serupa sejak lama. “Jepang ratusan tahun memberikan MBG, Indonesia baru mulai. Tujuannya membangun sumber daya manusia, sehat cerdas kuat ceria. SD sampai SMA sampai tebeng mangan (kita kasi makan) yang kita atur makannya, setiap hari ini. Tidak sembarang diberikan makanan diatur. Ada tiga orang yang digaji langsung bagian akuntan, kepala dapur, ahli gizi. Sampai 18 tahun tebeng (dikasi) makan gratis,” terangnya.

Lebih lanjut, Muazzim menekankan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan dalam skala besar.

  • Jika MBG berjalan di seluruh Indonesia, diperkirakan dapat menyerap 3-5 juta tenaga kerja. Saat ini, program tersebut baru menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja.
  • Jumlah SPPG yang beroperasi saat ini baru mencapai 22 ribu unit.
  • Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun ini mencapai Rp371 triliun.
  • Untuk tahun 2026, cakupan program diperkirakan bisa mencapai Rp83,93 juta, dengan alokasi untuk NTB sebesar Rp1 juta.
  • Di NTB sendiri, akan dibangun 95 dapur untuk mendukung program ini, dan saat ini 7 hingga 14 dapur sudah beroperasi.