Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan atau pilot project program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Langkah ini diambil untuk menciptakan integrasi data kemiskinan yang lebih akurat dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram, HM Ramadhani, pada Rabu (5/2/2026) menegaskan peran strategis kota ini. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram jadi satu-satunya daerah yang terpilih sebagai lokasi uji coba digitalisasi bansos,” ujarnya.
Ramadhani menjelaskan, program ini merupakan solusi atas kendala klasik dalam penanganan kemiskinan. Masalah ketidaksinkronan basis data keluarga miskin kerap menghambat efektivitas penyaluran bansos.
“Selama ini, sering ditemukan masalah seperti data ganda, warga yang sudah meninggal namun masih terdaftar, hingga adanya oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam daftar penerima bantuan,” kata Ramadhani.
Oleh karena itu, upaya digitalisasi pendataan bansos akan memaksimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini akan disinkronkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan terus diperbarui secara berkala untuk menghindari kesalahan sasaran.
Seluruh data masyarakat nantinya akan dibagi berdasarkan desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Pembagian ini bertujuan untuk menentukan jenis perlindungan sosial yang paling tepat, seperti pemberian bantuan BPJS Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga bantuan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Program ini melibatkan sinergi lintas kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ketiga kementerian ini berperan dalam menyediakan infrastruktur digital dan sistem server yang terintegrasi.
Dengan sistem digital yang lebih rapi dan terintegrasi, pemerintah berharap dapat meminimalisir konflik sosial di tingkat lingkungan yang sering muncul akibat kesalahan sasaran dalam pembagian bantuan.
Ramadhani menambahkan, “Target utama digitalisasi bansos adalah menuntaskan angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram yang saat ini berada di angka 1,09 persen atau sekitar 5.038 jiwa.”
Angka kemiskinan ekstrem ini ditargetkan mencapai nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2029, selaras dengan target Pemerintah Provinsi NTB. Sementara itu, angka kemiskinan secara keseluruhan di Kota Mataram tercatat sebesar 7,15 persen.
“Pemerintah optimis dengan waktu tiga tahun yang tersisa dan dukungan sistem digital, intervensi terhadap kelompok masyarakat rentan miskin dapat dilakukan dengan lebih efektif,” pungkas Ramadhani.
