Kena Nyinyir Soal Kemampuan Kelola Tambang, Ketua PBNU Bilang Begini..

Jakarta, CNBC Indonesi – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf membuka ucapan berhadapan dengan penilaian berbagai warga mengenai kemampuan NU sebagai Ormas Keagamaan di mengurus pertambangan.

Sebagaimana diketahui, otoritas sudah menerbitkan Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan melawan PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan juga Batu Bara.

Atas aturan yang tertuang pada Pasal 83A beleid itu, Ormas Keagamaan mendapatkan prioritas pengelolaan tambang. Nah, untuk NU pemerintah menyatakan menyiapkan lahan batu bara hasil penciutan lahan dari tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Yahya menyadari sejumlah yang dimaksud tak mempercayai peran NU di menjalankan tambang. “Ini (NU) bukanlah penduduk goblok-goblok ini. Kita telah punya kapasitas profesional untuk itu. Nggak percaya? Nanti lihat, masa kita belum jalankan, Udah dibilang gak profesional-gak profesional gimana,” ungkap Yahya di akun instagram resmi NU @nahdlatululama, disitir Kamis (13/6/2024).

Ia menegaskan, bahwa pihaknya telah mengatur rangka industri pengelolaan tambang tersebut. Hal itu supaya hasil dari pengelolaan tambang tidaklah lari ke tangan-tangan pribadi.

“Udah kita atur. Nggak percaya? Nanti lihat aja, nah sekarang ada konflik narasi. Kemarin saya di dalam datangi penduduk ini tentang startegi narasi ini gimana caranya. Gimana kita counter narasinya, kita kan udah punya counter narasi ya tapi kalah kuat di dalam beraneka media masyarakat seperti medsos,” ungkap dia.

Berita Terkait:

Apple Watch Seri 10 hadir dengan desain lalu kemampuan baru

Di awal pembasahan tentang tambang ini, Yahya menyatakan, pengelolaan tambang harus dilihat secara fiqih. Baginya, tambang dibilang haram dilihat berdasarkan cara pengelolaan kemudian penggunaannya.

“Jadi asal-usulnya, cara mengelolanya kemudian penggunaannya itu yang tersebut bikin haram. Tapi memanfaatkan batu bara itu tidaklah otomatis haram, Nah kalau mengenai asal-usul, cara kemudian penggunaannya itu tidak cuma batu bara. Ayam goreng itu bisa saja haram. Kalau ayamnya nyolong, nyembelihnya tak benar,” ungkap Yahya.

Bagi Yahya, pemberian tambang terhadap Ormas Keagamaan sebagai jalan pemerintah untuk mengurangi kebekuan dari asymmetric distribution of resources. Sebab, ada ketimpangan distribusi resources, ke mana telah berbagai perusahaan-perusahaan yang digunakan terlanjut menikmati tambang ke Tanah Air bahkan hingga jutaan hektare.

“Nah itu, terus gimana tindakan supaya ada distribusinya lebih lanjut adil? Nah di dalam di tempat ini pemerintahan pak Jokowi kemudian cari akal. Mereka (pengusaha) dikasih deadline harus sanggup menggarap lahan yang tersebut berubah jadi haknya sebagai izin. Yang izinnya telah beliau dapat sampai batas waktu tertentu. Kalau tidak ada memenuhi target, maka lahan yang mana sudah ada dikasih izin itu akan dipotong. Itu namanya relinquish serta akhirnya dipotong beneran,” jelas Yahya.

Adapun pasca lahan yang dimaksud diciutkan, lanjut Yahya, pemerintah tidaklah mungkin saja untuk melakukan lelang lagi, lantaran takut jatuh ketangan perusahaan-perusahaan yang tersebut sama. Maka, berlangsung redistribusi yang mana kemudian diberikan terhadap Ormas-ormas Keagamaan.

“Itu artinya dijadikan sasaran. Tapi ya sasaran masuk akal, akibat kalau ormas pasti beliau pakai untuk urusan agamanya lalu sampai terhadap umatnya. Itu pikirannya itu. Kalau diserang ya biar nyerang ormas agamanya, jangan nyerang pemerintahan, gitu kan maksudnya,” tegas Yahya.

Kemudian, kata Yahya, untuk Ormas yang mana ditawarkan WIUPK itu lalu ingin mengelola, maka dipersilahkan untuk mengajukan permohonan. “Nah barang sudah ada ditawarkan begini, masa gak mau? Sampaen ditawani getuk aja mau. Kita maulah, kita ajukan. Kita jelas butuh nih Desperate ini. Hal ini udah melarat berapa lama ini? Sampai imajinasi kaya aja gak punya,” tegas Yahya.

Berita Terkait:

Apple hadirkan pembaruan-pembaruan pada AirPods

Artikel ini disadur dari Kena Nyinyir Soal Kemampuan Kelola Tambang, Ketua PBNU Bilang Begini..