Kala Menteri-Menteri Jokowi Ngeluh Soal Anggaran Kecil ke 2025

Jakarta, CNBC Tanah Air – Sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluh ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akibat mendapat pagu indikatif anggaran pada rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 kecil atau ke bawah kebutuhannya. Mereka pun memohonkan dukungan DPR supaya anggaran tahun depan kementeriannya ditambah.

Di antaranya Menteri Koordinator Area Maritim lalu Pengembangan Usaha Luhut Binsar Panjaitan. Saat rapat kerja pada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, ia memaparkan sudah ada lelah meminta-minta tambahan anggaran ke Menteri Keuangan Sri Mulyani namun tak juga terealisasi.

“Pagu terkait kami ini lho pak. Kita bicara triliun-triliun kita bicara berapa puluh miliar aja pak, jadi mohon pak ketua tolong lah. Karen saya sudah ada minta menkeu juga ini pak capek juga saya ni anggaran ini aja pak Ketua,” ungkap Luhut dalam Gedung Parlemen, Jakarta, hari terakhir pekan (14/6/2024)

Pada tahun ini, anggaran Kemenko Marves sebesar Rp342,9 miliar. Ini adalah meliputi acara dukungan manajemen pemegang porsi terbesar lalu kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan. Sementara tahun depan, anggarannya justru turun berubah menjadi Rp274 miliar atau turun Rp68,8 miliar.

Luhut pun sudah pernah meminta-minta dukungan tambahan anggaran ke Banggar DPR untuk Kemenko Marves pada 2025 sebesar Mata Uang Rupiah 213,31 miliar.

Selain Luhut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga mengeluhkan anggaran kementeriannya kecil pada 2025 melebihi target realisasi pembangunan ekonomi yang harus ia cari bertambah berubah menjadi sebesar Simbol Rupiah 1.850 triliun hingga Mata Uang Rupiah 1.900 triliun.

Berita Terkait:

Apple Watch Seri 10 hadir dengan desain lalu kemampuan baru

“Bagaimana mungkin saja target penanaman modal dinaikkan Rupiah 1.850 triliun anggarannya turun. Dari target Simbol Rupiah 1.400 triliun dengan anggaran Rupiah 1,2 triliun lebih lanjut sekarang dinaikkan [targetnya], tapi anggaran turun jadi Mata Uang Rupiah 690 miliar tambahan ini saya bingung,” protesnya.

Ia pun memohon dukungan Komisi VI DPR RI untuk menambah anggaran kementeriannya tahun depan sebesar Mata Uang Rupiah 889 miliar dari pagu indikatif yang mana disediakan sebesar di Simbol Rupiah 681 miliar.

“Dan saya minta untuk pimpinan untuk panggil Menkeu dan juga Menteri Bappenas jelaskan ini. Dalam teori saya di basis anggaran yang ada, saya turunkan RKP (target) koreksi jadi Rupiah 800 miliar,” ujarnya.

Menteri Agraria juga Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga telah terjadi meminta-minta penambahan anggaran sebesar Rupiah 7,5 triliun untuk 2025. Usulan ini disampaikan ketika Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR Selasa (11/6/2024).

Foto: Menko Kemaritiman serta Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ketika mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Rabu, (5/6/2024). (Tangkapan Layar Yotuube Banggar DPR RI) Menko Kemaritiman kemudian Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ketika mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Rabu, (5/6/2024). (Tangkapan Layar Yotuube Banggar DPR RI)

Pagu Indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebenarnya hanya saja sebesar Mata Uang Rupiah 6,4 triliun.

“Bapak Ibu, kami juga awalnya mungkin saja sungkan untuk menyampaikan keterbatasan anggaran ini tetapi dapat ditampilkan di dalam depan ini adalah sebetulnya yang tersebut kami usulkan untuk 2025 itu hingga Mata Uang Rupiah 14 triliun,” kata AHY.

Berita Terkait:

Apple hadirkan pembaruan-pembaruan pada AirPods

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rupiah 804,47 miliar pada 2025, dari pagu indikatif yang tersebut ditetapkan pada Rencana Kerja eksekutif (RKP) sebesar Simbol Rupiah 1,97 triliun.

Menurutnya, tambahan anggaran mayoritas untuk membiayai penghasilan kemudian operasional pegawai baru dalam Kementerian PPN/Bappenas Mata Uang Rupiah 597,52 miliar untuk 1.997 orang. Pegawai baru itu merupakan hasil rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2024.

“Kami mengajukan permohonan usulan tambahan (anggaran), boleh dong usulan tambahan, usulan tambahan ini teristimewa sebab upah pegawai. Jadi sebenarnya kami lebih tinggi ke upah pegawai lantaran upah pegawai kami untuk 2024 akan ada 1.997 warga tambahan sehingga semuanya ada Mata Uang Rupiah 597 miliar,” kata Suharso di rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/6/2024).

Menteri Komunikasi kemudian Pengetahuan Budi Arie Setiadi juga telah lama mengajukan penambahan anggaran Rp12,3 Billion dari PAGU Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7,7 Triliun. Sebab, ia mengatakan, tambahan anggaran itu diperlukan supaya inisiatif kementerian berjalan.

Di antaranya Inisiatif Pemanfaatan TIK antara lain untuk Operational & Maintenance (OM) Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) Pembaruan Kapasitas Sistem TKPPSE, lalu OM Fakta Center Nasional, Literasi Digital, Penanganan Konten Digital, Digital Technopreneur, Perlindungan Fakta Pribadi, Digital Talent Scholarship (DTS).

“Agar kegiatan kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp12,3 Triliun,” tuturnya di Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Nusantara ke Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Awal Minggu (10/6/2024).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga telah terjadi mengeluh pagu anggaran Kementeriannya untuk 2025 turun sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun lalu, bahkan perbedaannya sampai 50%. Di tahun depan, pagu anggaran Kemendag belaka Mata Uang Rupiah 1.658.999.354.000, padahal ke awal pandemi Covid nilainya dua kali lipat.

Berita Terkait:

Samsung berazam kembangkan Teknologi AI yang tersebut lindungi privasi lalu kreasi

“Pagu indikatif ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 Rupiah 1,9 triliun, ya bedanya Simbol Rupiah 300an miliar turunnya atau turun hampir 16%, padahal awalnya Rupiah 3 triliun, jadi banyak sekali turunnya. Jadi 2021 hampir Rupiah 3,2 triliun, 2022 turun Rupiah 2,1 triliun, 2023 naik Mata Uang Rupiah 2,4 triliun, 2024 turun jadi Simbol Rupiah 1,9 triliun, 2025 turun Mata Uang Rupiah 1,6 triliun. Jadi tinggal separuh dari 2021,” kata Zulhas pada waktu rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/6/1024).

Alhasil permintaan tambahan anggarannya yakni sebesar Rp2.400.000.000.000. Namun, Zulhas belakangan realistis hal itu sulit untuk dikabulkan.

“Permohonan anggaran 2025 berubah menjadi Rp2,4 triliun kan, kalau Rp4 triliun nggak mungkin. Dapat Rp2,4 triliun aja kami telah seneng pak, lumayan, jadi nambah berapa tuh? kalau mampu itu aja kami cukup,” kata Zulhas.

Artikel Selanjutnya Jokowi Kaget Rasio Warga Berpendidikan Tinggi di RI Masih Rendah

Artikel ini disadur dari Kala Menteri-Menteri Jokowi Ngeluh Soal Anggaran Kecil di 2025