Lombok Utara Matangkan Strategi Mitigasi Bencana, Bupati: Perencanaan Harus Terarah

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB), terus memperkuat langkah strategis dalam upaya pengurangan risiko dan mitigasi bencana. Pemantapan ini dilakukan melalui Musrenbang Tematik Kebencanaan untuk penyusunan usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Pembangunan Berorientasi Pengurangan Risiko

Kepala Bappeda Lombok Utara, Hermanto, pada Selasa (04/03/2026), menegaskan bahwa “Pembangunan daerah ke depan harus berorientasi pada pengurangan risiko bencana secara terpadu.” Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjadi landasan utama penanggulangan bencana di Indonesia, yang mengatur secara komprehensif mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana, termasuk kelembagaan BPBD serta hak dan tanggung jawab pemerintah.

“Artinya, setiap perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana,” imbuhnya, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam setiap program pembangunan daerah.

Komitmen Pemerintah Daerah dan Edukasi Dini

Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyoroti pentingnya Musrenbang Tematik Kebencanaan yang digelar untuk kedua kalinya bulan ini. Menurutnya, agenda ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fokus dan langkah preventif guna meminimalisasi potensi permasalahan di sektor kebencanaan.

“Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya menginginkan hal yang sama, yakni keselamatan dan kepastian tindakan saat menghadapi bencana. Karena itu, kita harus memperkecil celah persoalan dengan perencanaan yang matang dan terarah,” kata Bupati Najmul.

Ia juga menekankan bahwa mitigasi kebencanaan harus ditanamkan sejak dini, menjadikan kegiatan edukasi dan simulasi di sekolah penting agar siswa memiliki pemahaman dan kesiapsiagaan. “Tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kesadaran dan budaya tangguh bencana,” tegasnya.

Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

Senada, Perwakilan Bappeda Provinsi NTB, Lalu Satria, memaparkan urgensi menjadikan mitigasi kebencanaan sebagai arus utama dalam pembangunan daerah. Ia berpendapat bahwa setiap program dan kegiatan harus mempertimbangkan potensi risiko bencana demi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan masyarakat.

“Melalui Musrenbang Tematik Kebencanaan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mewujudkan Kabupaten Lombok Utara yang tangguh, aman dan ketahanan terhadap berbagai potensi bencana,” ujarnya.