Lombok Barat Catatkan Rasio Belanja Infrastruktur Tertinggi di NTB di Tengah Keterbatasan Fiskal

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berhasil mencatatkan rasio belanja infrastruktur tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2026. Capaian ini diraih di tengah kondisi keterbatasan fiskal daerah akibat penyesuaian anggaran.

Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menegaskan bahwa pihaknya tetap memprioritaskan pembangunan daerah, meskipun terdampak pemangkasan transfer keuangan daerah sebesar Rp310 miliar.

Rasio Belanja Infrastruktur Tertinggi

“Rasio belanja infrastruktur terhadap APBD mencapai 38,69 persen. Angka itu merupakan yang tertinggi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-NTB pada 2026,” ujar Lalu Ahmad Zaini dalam keterangannya di Lombok Barat, Sabtu.

Zaini menjelaskan, angka tersebut menjadi indikator kuat bahwa prioritas anggaran Lombok Barat diarahkan pada pembangunan fisik dan peningkatan layanan publik. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian strategi belanja secara lebih disiplin dan terarah, sehingga keterbatasan ruang fiskal tidak menghambat laju pembangunan.

“Keterbatasan ruang fiskal akibat pemangkasan transfer keuangan tidak menyurutkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang merata,” kata Zaini.

Pengendalian Belanja Pegawai dan Penghargaan

Selain rasio belanja infrastruktur yang tinggi, Pemerintah Lombok Barat juga mencatatkan pengendalian ketat terhadap belanja pegawai. Rasio belanja pegawai berada pada angka 34,23 persen.

Angka ini mendekati ambang batas ideal rasio belanja pegawai sebesar 30 persen sebagaimana ketentuan pemerintah pusat, dengan selisih 4,23 persen dari regulasi tersebut.

“Capaian itu menempatkan kami sebagai daerah yang paling mendekati rasio ideal dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB,” ucap Zaini.

Atas capaian tersebut, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan dengan memasukkan Kabupaten Lombok Barat ke dalam nominasi kabupaten/kota terbaik ajang Enterpreneur Goverment melalui pembiayaan kreatif tingkat nasional.

Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Lebih lanjut, Zaini menegaskan bahwa tantangan fiskal bukan menjadi alasan untuk menahan laju pembangunan. Kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan daerah.

Ia berharap efisiensi belanja pegawai dan alokasi infrastruktur yang besar dapat terus mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.