Dugaan keterlibatan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus Listyo Sigit penyadapan ilegal dinilai masih terlalu dini. Pakar mengingatkan penyidik agar menjunjung prinsip due process of law dalam menangani perkara empat tersangka tersebut.
Motif Pribadi dan Politik Perlu Ditelusuri
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa Listyo Sigit diduga memberi perintah dan menetapkan target penyadapan terhadap para korban. Di sisi lain, Listyo Sigit juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan tersebut.
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai kasus ini perlu dilihat dari dua kemungkinan motif, yakni pribadi dan politik. Ia menyebut motif pribadi memungkinkan, tetapi penyidikan tidak boleh berhenti di situ. “Jangan dulu disimpulkan. Biarkan itu jalan yang motif pribadi. Tetapi, kan, ini banyak data informasi yang kemudian perlu digali lebih dalam. Saya menduga ada unsur motif politiknya, itu yang perlu digali, walaupun mungkin tidak sampai pada level makar,” tutur Muradi.
Muradi juga menyoroti nama Brigjen TK, yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Listyo Sigit saat itu untuk mengolah data. Menurut dia, peran tersebut perlu didalami untuk memastikan apakah pengolahan data hanya untuk kepentingan pribadi atau turut dinikmati pihak lain.
Tiga Tahap Penelusuran Motif
Muradi merinci tiga tahap yang perlu ditelusuri penyidik. Pertama, memeriksa apakah ada aliran informasi dari tim Listyo Sigit kepada pihak lain dalam rentang Januari 2025 hingga Oktober 2026, ketika Listyo Sigit masih menjabat Kapolri aktif. Kedua, memastikan apakah alat LIMS hanya dipakai untuk memantau aktivitas presiden atau juga hal lain. Ketiga, menguji apakah informasi itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
“Buat saya, sebenarnya publik perlu tahu untuk mendapatkan gambaran besar dari masalah ini. Jangan sampai nanti semata-mata dibuat bahwa ini masalah pribadi lalu selesai,” ujar Muradi. Ia berharap indikasi motif lain sudah bisa ditarik sebelum sidang etik dan persidangan umum berjalan.
Sanksi Internal dan Dugaan Pidana
Terkait alat LIMS yang mampu menembus gawai melalui jaringan Wi-Fi, Muradi menilai aturan internal Polri sebenarnya sudah memadai karena membatasi otorisasi hanya kepada Kapolri dan Kabareskrim. Persoalannya, kata dia, terletak pada penyalahgunaan alat tersebut.
Dugaan pidana yang mencuat meliputi penyadapan ilegal, penyebaran data dan informasi, hingga potensi makar, yang diperkuat dengan penggunaan infrastruktur Polri di luar kewenangannya. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) telah dijatuhkan kepada salah satu tersangka, yakni Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang digelar Selasa.
Hak Pembelaan Tersangka Tetap Dijamin
Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai publik belum mendengar pernyataan resmi maupun pembelaan dari para tersangka atau kuasa hukumnya. Menurut dia, posisi Listyo Sigit saat ini tengah terpojok dan disudutkan berbagai pihak, sehingga hak tersangka untuk membela diri harus tetap diakomodasi penyidik dan media.
Sugeng juga mendorong penyidik mendalami motif kasus serta mengevaluasi bukti permulaan. “Motif tentang makar ini perlu dievaluasi dan didalami. Apakah benar penetapan kasus makar ini sudah cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan? ” ujar Sugeng.
Di tengah sorotan itu, Sugeng mengapresiasi komitmen Polri untuk menangani perkara secara profesional, etis, proporsional, dan akuntabel. Ia berharap komitmen tersebut dijalankan konsisten oleh penyidik sepanjang proses penyidikan.
Sumber: Head Topics
