Kementerian Pertanian (Kementan) menaruh harapan besar terhadap kerja sama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food). Proyek pengembangan industri ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun di Kabupaten Sumbawa ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, drh. Agung Suganda, menegaskan bahwa proyek strategis nasional ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. “Yang kita bangun bukan sekedar pabrik atau fasilitas produksi, tetapi ekosistem industri ayam terintegrasi yang melibatkan peternak rakyat sebagai aktor utama,” ujar Agung Suganda usai menyaksikan penandatanganan MoU di Mataram, Selasa.

Menurut Agung, inisiatif ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas, tetapi juga menciptakan ekosistem perunggasan yang komprehensif, menempatkan peternak rakyat sebagai inti dari rantai produksi. NTB sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu klaster utama dalam pengembangan proyek ayam terintegrasi nasional, mengingat potensi wilayah yang besar dan dukungan kuat dari pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut, ID Food dijadwalkan akan segera melakukan survei lapangan di Kabupaten Sumbawa. Survei ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis, operasional, serta kelayakan lokasi proyek. Tahapan ini krusial untuk menjamin pembangunan industri ayam terintegrasi dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta peternak rakyat, proyek ini diharapkan menjadi motor baru penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari NTB,” tambah Agung Suganda.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan bahwa proyek industri ayam terintegrasi ini lebih dari sekadar investasi sektor peternakan. Ini merupakan strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat dan memperkuat kemandirian pangan daerah.

“Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat,” kata Iqbal. Ia menyoroti dominasi pelaku usaha besar dalam dua sektor strategis industri perunggasan, yaitu bibit ayam (DOC) dan pakan. Kondisi ini seringkali membuat peternak rakyat sulit berkembang meskipun tetap bertahan hidup dalam pola kemitraan.

Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah daerah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat. Hal ini diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal untuk berkembang secara mandiri. Iqbal juga mengungkapkan bahwa kebutuhan produk peternakan di NTB, khususnya telur dan daging ayam, masih mengalami defisit, sehingga sebagian pasokan masih bergantung dari luar daerah.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan secara signifikan meningkatkan permintaan terhadap produk peternakan di masa mendatang. “Saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan. Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat,” terang Iqbal.

Oleh karena itu, pembangunan industri ayam terintegrasi menjadi sangat penting untuk memastikan ketahanan pasokan dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB. Pihaknya siap memberikan dukungan penuh agar proyek ini berjalan lancar, terutama dalam hal konektivitas logistik, dukungan infrastruktur, serta penguatan ekosistem usaha peternakan daerah.

“Insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Lalu Muhamad Iqbal.