Indonesia masuk dalam daftar calon tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-33 atau COP33 pada 2028. Peluang ini muncul setelah China memutuskan tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah COP33.

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, memaparkan tantangan Indonesia dalam media briefing di sela COP31 di Antalya, Turki, Sabtu (14/11). Isu tersebut sempat dibahas delegasi Indonesia dengan delegasi China.

Ary mengatakan delegasi China sempat menanyakan rencana Indonesia untuk COP33. “Tadi kita barusan ketemu sama China sama Pak Menteri kita emang bener dia juga tanya Indonesia katanya untuk COP33, itu tahun berapa? Tahun 2028, nah bulan apa? November,” kata Ary.

Ary mengakui menjadi tuan rumah COP33 merupakan kesempatan bagus bagi Indonesia. Namun, Indonesia juga harus mempertimbangkan kemampuan menyelenggarakan konferensi berskala internasional tersebut dengan baik, apalagi pada 2028 Indonesia akan memasuki tahun politik.

Menurut Ary, penyelenggaraan COP membutuhkan persiapan besar. Negara-negara lain di kawasan Asia juga menunjukkan ketertarikan menjadi tuan rumah. “Itu jadi berat buat kita, iya (kesempatan bagus), tapi kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga kan ini kan terlalu riskan buat kita,” ujarnya.

Ary mengungkapkan China juga mengurungkan niat menjadi tuan rumah COP33 karena mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk agenda politik dalam negeri. Kawasan Asia menjadi salah satu kandidat lokasi penyelenggaraan COP33, dengan Korea Selatan dan India sempat mengajukan ketertarikan.

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, menyoroti besarnya kebutuhan logistik penyelenggaraan COP33. Indonesia, katanya, harus mampu mengakomodasi kedatangan puluhan hingga sekitar 100 ribu delegasi dari berbagai negara, termasuk para pimpinan negara.

“Anda bisa bayangkan mendatangkan 100 ribu orang ke negara Anda, mereka minta ke mana, ke Indonesia, misal mereka minta Bali. Seratus ribu orang mau datang ke negara kita, semuanya diurus, 168 negara kita harus urus dia punya akreditasi,” ujar Irawan.

“Kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga ini terlalu riskan buat kita,” katanya.