Identitas nasional menjadi fondasi yang menyatukan warga negara di tengah keberagaman suku, bahasa, daerah, dan keyakinan. Hal itu tampak sederhana ketika orang-orang dari berbagai daerah bertemu di Jakarta dan berkomunikasi dengan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia.

Keberagaman itu terlihat jelas dari perbedaan logat, asal kampung halaman, hingga keyakinan dan kebiasaan sehari-hari. Warga dari Medan, Sumatra, Padang, dan sejumlah daerah lain datang ke Jakarta lalu memakai bahasa yang sama. Kebiasaan itu tampak biasa saja, padahal di dalamnya tersimpan kesadaran bahwa perbedaan asal tidak menghalangi kita menjadi satu bangsa.

Mengurai Makna Identitas Nasional

Smith (1991) memaknai identitas nasional sebagai perpaduan sejumlah unsur. Unsur itu meliputi wilayah yang diyakini sebagai tanah air, memori dan mitos sejarah yang dimiliki bersama, budaya publik yang seragam, serta hak dan kewajiban yang berlaku bagi setiap anggota bangsa.

Anderson (2006) menyebut bangsa sebagai komunitas terbayang. Warga negara sebagian besar tidak akan pernah saling mengenal secara langsung, namun mereka tetap merasa terhubung satu sama lain. Renan (1990) bahkan melukiskan bangsa sebagai “plebisit setiap hari”, yakni kesediaan hidup bersama yang perlu terus diperbarui.

Ketiga pandangan tersebut menegaskan bahwa bangsa tidak semata ditentukan oleh darah atau tanah, melainkan oleh kemauan untuk hidup bersama. Di Indonesia, kemauan itu memiliki wujud konkret. Pasal 36A UUD 1945 menetapkan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara. Adapun UU Nomor 24 Tahun 2009 mengatur bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Fathiniah dan Oktarina (2023) memasukkan seluruh unsur itu, termasuk Pancasila sebagai dasar negara, ke dalam identitas nasional Indonesia.

Persatuan sebagai Pilihan

Dalam catatan sejarah, persatuan Indonesia lahir dari perjuangan para pahlawan. Pada 1928, para pemuda dari berbagai daerah menyatakan janji untuk satu tanah air dan satu bangsa, serta menjadikan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia, sebagai bahasa bersama.

Bahasa Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana persatuan dan keberagaman dapat berjalan beriringan. Bahasa ini tidak menggantikan bahasa daerah, melainkan berfungsi sebagai penghubung di antara mereka. Warga Jawa, Batak, Bugis, hingga Papua tetap dapat berbicara dengan bahasa ibunya di rumah, lalu menggunakan bahasa yang sama saat berinteraksi di ruang publik.

Pada 1 Juni 1945, Soekarno menawarkan Pancasila sebagai dasar negara yang akan didirikan. Pancasila dirancang sebagai landasan yang dapat diterima semua golongan. Latif (2011) menilai kekuatan Pancasila terletak pada akarnya yang kuat dalam sejarah dan budaya bangsa, nalarnya yang dapat dipertanggungjawabkan, serta relevansinya menjawab persoalan zaman. Dengan demikian, Pancasila bukan nilai asing yang dipaksakan, melainkan rumusan dari nilai yang telah hidup di tengah masyarakat.

Pancasila sebagai Titik Temu

Sering kali persatuan disalahartikan sebagai keseragaman. Padahal, Pancasila justru bekerja dengan cara yang berlawanan. Pancasila tidak menuntut setiap orang berpikir, berbicara, dan beribadah dengan cara yang sama. Ia menyediakan titik temu agar perbedaan tetap dapat hidup berdampingan.

Setiap sila memiliki peran tersendiri. Sila pertama memberi ruang bagi setiap keyakinan. Sila kedua menuntut perlakuan yang adil dan beradab terhadap siapa pun. Sila ketiga menempatkan persatuan di atas kepentingan golongan. Sila keempat mengajak penyelesaian perbedaan melalui musyawarah. Sila kelima menargetkan keadilan bagi seluruh rakyat, bukan sebagian saja.

Bhinneka Tunggal Ika mengakui secara jujur bahwa bangsa ini memang beragam, dan perbedaan tersebut bukan persoalan yang harus dihapus. Sugeng, Saraswati, dan Manalu (2023) menekankan pentingnya rekognisi, yakni pengakuan atas keragaman budaya, agar multikulturalisme benar-benar hidup dalam berbangsa dan tidak berhenti sebagai semboyan. Mengakui perbedaan berarti memberi tempat yang setara bagi setiap kelompok.

Tantangan Globalisasi dan Media Sosial

Fondasi sekuat apa pun tetap menghadapi ujian. Tantangan terbesar generasi saat ini datang dari dua arah.

Pertama, globalisasi. Zulfa dan Najicha (2022) menyoroti pentingnya memperkuat identitas nasional di era globalisasi dan society 5.0, ketika budaya, gaya hidup, dan nilai dari luar masuk hampir tanpa hambatan. Fathiniah dan Oktarina (2023) juga mengingatkan agar Pancasila diimplementasikan secara nyata supaya tetap menjadi jati diri di tengah arus tersebut. Menyerap budaya luar sejatinya bukan masalah. Yang berbahaya ialah ketika kita justru merasa asing di rumah sendiri.

Kedua, politik identitas dan polarisasi di media sosial. Tantangan ini lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Teori identitas sosial dari Tajfel dan Turner (1979) menjelaskan bahwa manusia cenderung membangun rasa percaya diri melalui kelompoknya, lalu memandang kelompok lain sebagai “mereka”. Di media sosial, kecenderungan alami tersebut dapat semakin menguat. Saefulloh dkk. (2026) meneliti bagaimana mekanisme filter bubble dan echo chamber memperkuat polarisasi berbasis identitas sehingga orang semakin jarang berjumpa pandangan berbeda.

Akihary, Marta, dan Panggabean (2023) juga meneliti cara media membingkai politik identitas, lewat prasangka dan stereotipe, menjelang Pemilu 2024. Artinya, persoalan tidak hanya terletak pada warganet, tetapi juga pada cara informasi dibingkai dan disebarkan.

Perlu dicatat, identitas itu sendiri tidak keliru. Setiap orang berhak bangga pada suku, agama, atau daerahnya. Masalah muncul ketika identitas dijadikan alat untuk menyudutkan kelompok lain. Pada titik itu, perbedaan yang semula menjadi kekayaan bangsa berubah menjadi garis pemisah.

Sumber: Kompasiana.com