Mataram – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Hamzi Fikri, menegaskan bahwa pencegahan kasus baru tengkes atau stunting menjadi prioritas utama pada tahun 2026. Langkah ini diambil guna menekan prevalensi stunting yang saat ini masih cukup tinggi di wilayah tersebut.

“Intervensi yang punya faktor risiko, maka dua pekan saja sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan,” kata Fikri dalam rapat koordinasi percepatan penurunan tengkes di Mataram, Kamis (20/2/2026).

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024, angka tengkes di NTB tercatat sebesar 29,8 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 5,2 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) secara by name by address mencatat prevalensi kumulatif berada pada angka 13,8 persen dari total sekitar 388 ribu balita.

Nusa Tenggara Barat menempati peringkat keenam sebagai daerah dengan angka tengkes terbanyak secara nasional. Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur menjadi penyumbang jumlah kasus tertinggi, masing-masing sebanyak 35,3 persen dan 33 persen.

“Kalau kami bisa keroyok bareng dengan lintas sektor, angka itu bisa ditekan. Kuncinya data yang akurat dan intervensi tepat sasaran,” ucap Fikri, menekankan pentingnya kolaborasi.

Pemerintah Provinsi NTB memusatkan pencegahan munculnya kasus baru melalui intervensi terhadap anak yang memiliki faktor risiko. Faktor-faktor tersebut meliputi bayi berat lahir rendah (BBLR), pernikahan usia anak, hingga pemberian ASI eksklusif yang rendah. Menurut Fikri, pendekatan preventif terbukti lebih efektif dibandingkan menangani anak yang sudah masuk kategori tengkes.

“Penguatan penggerakan sasaran ke posyandu menjadi salah satu strategi efektif, dengan target partisipasi minimal 80 persen,” ujarnya.

Senada, Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta Agathia, menyatakan bahwa faktor pernikahan usia dini, pola asuh, serta persoalan lingkungan dan perumahan turut berkontribusi terhadap kasus tengkes. Ia mengungkapkan pengalaman intervensi di salah satu wilayah di Lombok yang menunjukkan bahwa penyebab tengkes bukan semata-mata persoalan gizi.

“Ternyata tidak semua anak perlu diberi telur. Bisa saja bantuannya berupa perbaikan rumah, ventilasi, atau pola asuh,” pungkas Sinta. PKK NTB mendorong adanya sistem kolaborasi yang lebih terstruktur untuk mengentaskan tengkes dengan memanfaatkan jaringan kader PKK yang tersebar dari level provinsi sampai ke tingkatan desa.