Pemerintah Provinsi NTB memastikan anggaran program Desa Berdaya Transformatif sebesar Rp36,11 miliar telah disiapkan untuk seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Dana itu diarahkan untuk mengembangkan 5.162 usaha utama serta 2.479 usaha tambahan milik keluarga penerima manfaat (KPM).

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan rincian tersebut pada Senin (16/11). Dari total anggaran, Rp31,15 miliar atau 86,3 persen dialokasikan untuk usaha utama, sedangkan Rp4,96 miliar atau 13,7 persen untuk usaha tambahan. Kebutuhan anggaran rata-rata per KPM sekitar Rp7 juta.

Alokasi Terbesar di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur

Lombok Barat menerima alokasi terbesar, yakni Rp10,081 miliar. Posisi berikutnya ditempati Lombok Tengah dengan Rp8,589 miliar dan Lombok Timur Rp6,545 miliar. Ketiga kabupaten itu menyerap sekitar 69,8 persen dari total kebutuhan anggaran.

Daerah lain juga mendapat porsi. Lombok Utara memperoleh Rp3,059 miliar, Kota Mataram Rp2,947 miliar, dan Kabupaten Sumbawa Rp2,123 miliar. Selanjutnya, Bima mendapat Rp840 juta, Dompu Rp750 juta, Kota Bima Rp693 juta, serta Sumbawa Barat Rp483 juta.

Bantuan Aset Produktif untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Nelly menjelaskan program ini menjadi salah satu pendekatan Pemprov NTB untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Caranya dengan memberikan aset produktif kepada keluarga penerima manfaat. Bentuk bantuan berupa barang atau sarana usaha, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi tiap keluarga.

Jenis usaha yang dikembangkan meliputi peternakan, perdagangan, pertanian, perikanan, perindustrian, serta jasa dan UMKM. Pemerintah berharap program ini membuka sumber penghasilan baru bagi keluarga miskin ekstrem.

Pendampingan Dua Tahun dan Peran Kabupaten/Kota

Untuk memastikan usaha berkembang, pemerintah menyiapkan pendampingan selama dua tahun. Pendamping membantu KPM sejak pemetaan potensi, penyusunan rencana usaha, hingga pengembangan kegiatan ekonomi.

Nelly yang sebelumnya pernah memimpin BPSDMD Provinsi NTB menegaskan keberhasilan program tidak bisa bergantung pada pemerintah provinsi saja. Keterlibatan kabupaten dan kota diperlukan melalui pendampingan, pembinaan, dan penguatan usaha masyarakat.

“Harapannya kabupaten/kota juga ikut terlibat melalui pendampingan, pembinaan, dan sebagainya. Jadi, program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemerintah daerah,” ujarnya.

Realisasi Anggaran Mencapai Rp10,7 Miliar

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Ahmad Masyhuri mengungkapkan realisasi anggaran hingga Jumat pekan lalu sudah mencapai Rp10,7 miliar, atau sekitar 30 persen dari total anggaran. Lebih dari 1.500 KPM telah menerima bantuan yang masuk langsung ke rekening masing-masing.

Masyhuri optimistis penyaluran makin cepat seiring rampungnya proses administrasi dan pekerjaan di lapangan. Ia menilai banyak tahapan sudah diselesaikan oleh jajaran dinas.

“Realisasi per Jumat sudah Rp10,7 miliar. Kalau melihat tren pekerjaan teman-teman di dinas, sekarang ini akan cepat meningkat karena sudah banyak yang kita selesaikan,” katanya, Senin (16/11).

Pemprov NTB menargetkan seluruh anggaran Rp36,11 miliar dapat terealisasi pada November 2026. Penyaluran terus dipercepat agar seluruh KPM segera menerima dukungan modal usaha.

Verifikasi Data Penerima oleh BPS dan Dinas Terkait

Masyhuri menegaskan kembali proses penetapan penerima manfaat. Data awal bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian divalidasi oleh pendamping Desa Berdaya dengan supervisi Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Melalui proses itu, ditetapkan 5.162 KPM sebagai sasaran Desa Berdaya Transformatif 2026.

Dana Wajib Dibelanjakan Sesuai Proposal

Setelah menerima bantuan, KPM diwajibkan segera membelanjakannya sesuai rencana dan proposal usaha yang telah disepakati. Menurut Masyhuri, bantuan tersebut harus benar-benar dipakai untuk membangun kegiatan ekonomi produktif.

“Begitu menerima uangnya, mereka harus segera membelanjakan sesuai kebutuhan usaha sebagaimana yang sudah disepakati dalam rencana dan proposalnya. Kita harapkan banyak usaha baru bermunculan,” jelasnya.

Ia menambahkan, bantuan itu merupakan bantuan sosial untuk pemberdayaan, bukan pinjaman yang wajib dikembalikan penerima manfaat.

Evaluasi Setelah Masa Graduasi

Pendampingan berlangsung selama dua tahun, sesuai masa graduasi, yaitu proses keluarnya keluarga penerima manfaat dari kondisi kemiskinan. Setelah periode itu, pemerintah akan mengevaluasi perkembangan usaha dan keberhasilan program.

“Kontrak pendampingan selama dua tahun, sesuai masa graduasi. Setelah dua tahun, baru kita evaluasi bagaimana perkembangan programnya,” tandasnya.

Sumber: SUARANTB.com