Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk periode Oktober hingga Desember sampai saat ini belum disalurkan kepada para pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan penyaluran masih menunggu rampungnya proses administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah masih menyiapkan tahapan administrasi sebelum BSU 2026 bisa diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu.
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli, Sabtu (14/11/2026), seperti dikutip dari Antara.
Pekerja yang berharap menerima bantuan sebesar Rp 900.000 pun harus bersabar hingga proses administrasi tersebut selesai. Hingga kini, belum ada kepastian kapan dana itu akan masuk ke rekening penerima.
Cek status penerima BSU 2026 belum bisa dilakukan
Pekerja juga belum dapat memastikan status penerima melalui fitur pengecekan NIK. Meski menu tersebut sudah tersedia di laman resmi, mekanisme untuk melihat status penerima belum diaktifkan. Karena itu, masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi dari Kemnaker.
Pekerja dapat memantau perkembangan melalui portal resmi pemerintah. Berikut dua alamat yang bisa diakses:
- Website resmi BSU Kemnaker: https://bsu.kemnaker.go.id/
- Halaman pengecekan NIK: https://bsu.kemnaker.go.id/#pengecekanMandiri
Keterangan di laman BSU Kemnaker juga menyebutkan bahwa mekanisme pengecekan status penerima akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Pengkinian data tidak menjamin bantuan cair
Pekerja yang sudah melakukan pengkinian data BSU 2026 melalui website maupun aplikasi JMO perlu memahami satu hal. Pembaruan informasi tersebut tidak otomatis menetapkan peserta sebagai penerima bantuan.
BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengkinian data dilakukan untuk melengkapi informasi peserta yang belum memenuhi kelengkapan data sebagai calon penerima. Artinya, pembaruan data belum menjadi jaminan seseorang akan memperoleh bantuan. Calon penerima tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan yang sudah ditetapkan pemerintah.
Pembagian tugas juga perlu dipahami. Data calon penerima BSU bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Kemnaker bertanggung jawab menyampaikan kriteria, mekanisme, dan tata cara pemberian bantuan.
Dengan kondisi tersebut, pekerja yang telah memperbarui data tetap harus menunggu proses penetapan penerima dan pengumuman jadwal pencairan dari pemerintah.
Sumber: Kompas.com
