Beijing mendesak Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi untuk mencabut pernyataannya enam bulan lalu mengenai Taiwan yang dinilai telah memicu ketegangan serius dalam hubungan bilateral kedua negara. Desakan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis, 7 Mei 2026.
China Tuntut Jepang Tarik Pernyataan Keliru
Lin Jian menegaskan bahwa perbaikan hubungan antara China dan Jepang hanya dapat terwujud jika Jepang mematuhi empat dokumen politik yang telah disepakati dan komitmen yang dibuat kepada China. “Jika Jepang benar-benar berharap untuk memperbaiki hubungan dengan China, mereka harus mematuhi empat dokumen politik antara kedua negara dan komitmen yang telah mereka buat kepada China, menarik kembali pernyataan keliru dan melindungi fondasi politik untuk hubungan bilateral dengan tindakan nyata,” ujar Lin Jian.
Ketegangan antara China dan Jepang bermula sejak 7 November 2025, ketika PM Sanae Takaichi menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat “menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang”. Pernyataan ini diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa pemerintah Jepang akan mengizinkan Pasukan Bela Diri untuk mendukung Taiwan jika China melakukan blokade maritim atau bentuk tekanan lainnya.
“Akar penyebab kesulitan serius dalam hubungan bilateral terletak pada pernyataan keliru PM Sanae Takaichi tentang Taiwan. Tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak Jepang,” tambah Lin Jian, menekankan bahwa dialog yang tulus hanya mungkin terjadi jika ada rasa hormat dan konsensus yang dihormati.
Beijing juga mendesak otoritas Jepang untuk melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan. “Kami mendesak pihak berwenang Jepang untuk menghadapi akar permasalahan, melakukan introspeksi diri, memperbaiki kesalahan mereka, dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk hubungan normal antara China dan Jepang,” ungkap Lin Jian.
Kritik Beijing terhadap Neo-Militarisme Jepang
Selain isu Taiwan, China juga menyoroti dorongan kelompok sayap kanan Jepang terhadap neo-militarisme, termasuk rencana revisi aturan ekspor senjata. Revisi ini akan menghapus batasan ekspor peralatan pertahanan Jepang ke lima kategori nontempur, yaitu penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, dan pembersihan ranjau.
“Kami mengetahui ada demonstrasi di Jepang yang menyuarakan penentangan mereka terhadap rencana pemerintahan Takaichi untuk merevisi Konstitusi. Ini menunjukkan bahwa dorongan kekuatan sayap kanan Jepang untuk mengubah Konstitusi dan mempercepat remiliterisasi bertentangan dengan publik,” kata Lin Jian.
Menurut Lin Jian, revisi konstitusi Jepang akan berdampak pada tatanan internasional pascaperang dan arah masa depan Jepang, sehingga selalu dipantau ketat oleh komunitas internasional dan negara-negara tetangga di Asia. “Mencegah kebangkitan militerisme adalah kewajiban Jepang, dan juga kemauan kuat dari komunitas internasional, termasuk China,” tegasnya.
Dampak Ketegangan: Sanksi dan Insiden Militer
Pernyataan PM Takaichi telah memicu serangkaian tindakan balasan dari China. Beijing menangguhkan kembali impor produk laut Jepang, memutus pertemuan pejabat tinggi pemerintah, serta menyarankan warganya untuk tidak bepergian atau belajar di Jepang.
Insiden militer juga terjadi pada 6 Desember 2025, ketika dua jet tempur J-15 Angkatan Laut China dua kali mengunci radar mereka secara bergantian ke pesawat F-15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang (ASDF) di atas laut lepas di sebelah tenggara Okinawa. Tindakan ini memicu protes keras dari Jepang.
