Idrus juga menjelaskan alasan memilih kandidat non-Golkar. “Siapa pun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai-partai lain, Golkar saja mungkin jadi persoalan,” tuturnya.

Idrus menyebut Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo. “Karena itu kita serahkan saja kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu saja,” kata Idrus menirukan arahan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

Sejumlah nama dari internal Gerindra disebut Idrus dapat masuk dalam simulasi pembahasan calon pengganti wakil presiden. Nama-nama itu antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, dan Aris Marsudiyanto. Meski demikian, Idrus tidak menetapkan satu nama sebagai calon yang harus dipilih.

Idrus menilai pengisian jabatan wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024-2029 harus dibedakan dari pembentukan koalisi untuk periode 2029-2034. Senada dengan Golkar, PKS dan Partai Demokrat juga menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Prabowo.

Konteks Konstitusional Pengisian Wakil Presiden

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Dengan demikian, pengajuan dua nama calon pengganti merupakan kewenangan konstitusional presiden, bukan penunjukan langsung oleh partai pengusung.

Perbedaan Keterangan dalam Pemberitaan

Terdapat sejumlah perbedaan penyebutan dalam pemberitaan. Satu sumber menyebut Kaswadi sebagai Ketua DPD II Golkar Soppeng yang sedang mengantongi diskresi, sedangkan sumber lain menyebutnya sebagai bakal calon yang akan maju di Musda. Kedua sumber sepakat bahwa ia merupakan mantan Bupati Soppeng yang telah tiga periode memimpin Golkar setempat.

Selain itu, salah satu sumber menuliskan tanggal penyerahan diskresi dengan tahun 2206, yang kemungkinan merupakan salah ketik, sebab sumber lain dan konteks pemberitaan menunjuk Sabtu, 14 November 2026. Seluruh sumber sepakat bahwa penyerahan dilakukan di Makassar dan lima diskresi tersebut merupakan tahap pertama dari DPP Golkar.

Sumber berita: Tribun-timur.com, detikcom, Olenka