Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyerukan perlunya pergeseran fundamental dalam pembiayaan iklim. Mereka menegaskan bahwa dampak perubahan iklim bukan sekadar tantangan lingkungan, melainkan telah menjadi guncangan fiskal yang membutuhkan respons kolektif dan terpadu dari seluruh sektor.
Isu krusial ini menjadi fokus utama dalam sebuah diskusi panel yang diselenggarakan oleh Filipina, selaku ketua ASEAN tahun ini, bekerja sama dengan Program Pembangunan PBB (UNDP). Diskusi tersebut menyoroti pentingnya beralih dari skema hibah jangka pendek menuju investasi berskala besar dan berjangka panjang, demi melindungi masyarakat serta stabilitas perekonomian regional.
Wakil Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR) Filipina, Analiza Rebuelta-Teh, secara tegas menyatakan, “Guncangan iklim adalah guncangan fiskal.” Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi bagi negara-negara untuk mengintegrasikan risiko iklim ke dalam perencanaan fiskal mereka.
Senada, Wakil Menteri Keuangan Filipina, Joven Balbosa, menekankan bahwa kementerian keuangan di setiap negara harus mengambil peran kepemimpinan dalam upaya pembiayaan iklim. Hal ini krusial mengingat dampak iklim yang dapat mengikis produktivitas, membengkakkan utang publik, dan pada akhirnya mengancam ketahanan fiskal suatu negara.
Para panelis dalam diskusi tersebut juga menyoroti bagaimana kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dapat bertransformasi dari sekadar pernyataan kebijakan menjadi sinyal investasi yang kuat untuk menarik modal global. Wakil Tetap UNDP di Filipina, Christophe Bahuet, berpendapat, “NDC harus diposisikan ulang sebagai portofolio investasi,” dengan alasan bahwa manajemen keuangan publik yang berintegritas tinggi akan memberikan kepastian yang dibutuhkan oleh investor.
Beberapa contoh konkret dari negara-negara anggota ASEAN menunjukkan kemajuan dalam pelacakan dan transparansi pembiayaan iklim. Sistem Penandaan Pengeluaran Perubahan Iklim (CCET) Filipina, misalnya, dipuji sebagai model efektif untuk melacak anggaran terkait iklim.
Wakil Ketua dan Direktur Eksekutif (VCED) Komisi Perubahan Iklim Filipina (CCC), Robert E.A. Borje, menyebut CCET sebagai “titik terang” yang membawa transparansi pada pengeluaran iklim domestik. Ia juga mendesak agar analisis data lebih lanjut dilakukan untuk memastikan informasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara efektif.
Indonesia juga menunjukkan langkah progresif dengan pergeseran dari pelaporan manual ke “Dashboard Terhubung”. Sistem digital ini berhasil menutup kesenjangan informasi dan meningkatkan efisiensi. Deputi Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan Kementerian Keuangan RI, Irwan Dharmawan, menjelaskan, “Kerja sama yang lancar antara kementerian keuangan dan lingkungan hidup sangat penting.” Ia menambahkan bahwa pelacakan otomatis membantu menyelaraskan informasi, mempercepat adopsi transparansi data secara nasional, mendukung Laporan Transparansi Dua Tahunan, dan meningkatkan pengambilan keputusan.
Sementara itu, Naeeda Crishna Morgado dari Asian Development Bank (ADB) memperkenalkan Platform Kebijakan Keuangan Iklim ASEAN (2025–2027). Platform ini dirancang sebagai mekanisme pembelajaran antarnegara untuk memperkuat kapasitas kementerian keuangan di seluruh negara anggota. “Ketahanan iklim harus diterjemahkan ke dalam instrumen fiskal,” tegas Morgado, sembari menguraikan kerangka kerja operasional untuk membantu kementerian keuangan secara sistematis menilai, mengelola, dan memobilisasi dana iklim.
Para pembicara juga menekankan perlunya peningkatan pemantauan dan verifikasi. Sesi diskusi merekomendasikan digitalisasi dan otomatisasi pelacakan iklim, meniru keberhasilan Dashboard Terhubung Indonesia dan memperluas CCET Filipina. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi, memaksimalkan dampak anggaran, dan memberikan hasil nyata bagi para investor.
Meskipun sesi tersebut tidak menghasilkan komitmen yang mengikat, diskusi ini berhasil menetapkan peta jalan yang jelas. Peta jalan tersebut mencakup pelembagaan pembiayaan seluruh perekonomian, memposisikan NDC sebagai portofolio yang siap investasi, memperluas akses langsung bagi pemerintah daerah, serta memanfaatkan alat pelacakan digital untuk mendorong transparansi dan membangun kepercayaan investor.
Sebagai kesimpulan, diskusi panel tersebut menegaskan bahwa ASEAN harus segera bertindak untuk menyelaraskan kebijakan, sistem data, dan aliran keuangan. Tujuannya adalah agar ketahanan iklim menjadi bagian integral dari anggaran nasional, bukan lagi hanya sebagai pos anggaran yang terpisah.
