Pinjol ilegal Jawa Timur kembali menjadi sorotan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 3.244 laporan terkait pinjaman online ilegal dari masyarakat di provinsi ini. Jumlah tersebut terkumpul selama periode Januari hingga Agustus 2026, dan menunjukkan bahwa persoalan ini belum surut di wilayah timur Pulau Jawa.
Pinjol Ilegal Jawa Timur Masuk Dua Besar Nasional
Berdasarkan data yang dihimpun OJK, Jawa Timur menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan pengaduan pinjol ilegal terbanyak di Indonesia. Di posisi teratas ada Jawa Barat dengan 5.676 laporan. Sementara itu, DKI Jakarta berada di peringkat ketiga dengan 2.937 laporan.
Posisi Jawa Timur di papan atas nasional itu membuat persoalan pinjol ilegal tidak bisa dipandang sepele. Banyaknya laporan yang masuk juga menggambarkan bahwa sebagian warga sudah pernah bersentuhan langsung dengan layanan pinjaman yang tidak memiliki izin resmi.
Tingginya angka pengaduan itu kemudian mendapat perhatian dari DPRD Jawa Timur. Lembaga legislatif daerah tersebut mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum menggunakan layanan pinjaman online, terutama yang belum jelas legalitasnya serta berpotensi merugikan penggunanya.
DPRD Jatim Desak Perlindungan yang Lebih Konkret
Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Budiono, S.Sos., M.A.P., menilai banyaknya pengaduan tersebut harus dijawab dengan langkah perlindungan yang lebih nyata. Menurut dia, warga tidak cukup hanya dibekali pengetahuan tentang risiko pinjaman online. Mereka juga membutuhkan pendampingan saat menghadapi masalah yang muncul.
Budiono menegaskan hal tersebut dalam pernyataannya kepada wartawan. “Pemerintah harus hadir melalui langkah nyata. Edukasi penting, tetapi pengawalan pengaduan dan koordinasi penanganan juga harus berjalan. Tujuannya jelas, mencegah bertambahnya korban pinjol ilegal di Jatim,” tegas Budiono.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pinjol ilegal tidak berhenti pada urusan utang-piutang. Di lapangan, praktik tersebut kerap membuka pintu bagi persoalan lain, mulai dari intimidasi saat penagihan, penyalahgunaan data pribadi, hingga tekanan psikologis yang dialami korban.
Cara Mengenali Pinjaman Online Ilegal
Budiono menilai masyarakat perlu lebih dulu memahami perbedaan antara penyelenggara pinjaman online yang legal dan yang ilegal. Langkah paling mendasar, menurut dia, adalah memeriksa status perizinan penyedia layanan melalui kanal resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman.
Ada sejumlah tanda yang patut diwaspadai. Layanan yang tidak memiliki izin OJK, menawarkan pinjaman secara agresif, tidak menjelaskan bunga dan biaya secara transparan, serta meminta akses data pribadi secara berlebihan termasuk dalam indikasi pinjol ilegal.
Cara penagihan yang disertai ancaman atau intimidasi juga menjadi perhatian serius. Masyarakat diimbau tidak mudah tergiur tawaran pencairan dana yang disebut sangat cepat, apalagi jika belum memeriksa legalitas dan ketentuan layanan secara menyeluruh.
Selain memastikan izin, calon peminjam juga perlu mencermati sejumlah hal teknis. Besaran bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, jangka waktu pinjaman, dan total uang yang harus dikembalikan perlu dihitung sejak awal agar tidak menimbulkan beban yang tidak terduga di kemudian hari.
Waspadai Penyalahgunaan Data Pribadi
Perlindungan data pribadi juga menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kerugian. Masyarakat diminta tidak sembarangan membagikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto identitas, Personal Identification Number (PIN), maupun kode One-Time Password (OTP) kepada pihak yang tidak jelas identitasnya.
Penggunaan pinjaman, lanjut Budiono, juga harus mempertimbangkan kemampuan membayar. Keputusan meminjam tanpa perhitungan matang berisiko membuat seseorang terjerat utang baru untuk menutup utang lama, atau yang dikenal sebagai praktik gali lubang tutup lubang.
Ajakan Berani Melapor kepada Masyarakat
DPRD Jawa Timur turut mengingatkan warga agar tidak ragu melapor jika menemukan indikasi aktivitas pinjaman online ilegal. Laporan dapat disampaikan melalui layanan Kontak OJK sebagai saluran resmi pengaduan.
Selain itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) yang dikelola Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Sistem ini dapat diakses melalui laman resmi OJK.
Kanal-kanal pengaduan tersebut, menurut Budiono, merupakan sarana untuk menyampaikan informasi tentang aktivitas keuangan ilegal agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Dengan demikian, setiap laporan warga memiliki peluang untuk diproses.
Budiono berharap peningkatan literasi keuangan digital dapat berjalan beriringan dengan pengawasan dan penanganan laporan masyarakat. Dengan begitu, warga Jawa Timur memiliki pemahaman yang lebih baik sebelum memutuskan menggunakan layanan pinjaman online.
Tingginya 3.244 laporan hanya dalam delapan bulan menjadi pengingat bahwa kewaspadaan terhadap pinjol ilegal perlu terus ditingkatkan. Masyarakat diharapkan lebih teliti agar kebutuhan dana mendesak tidak berujung pada persoalan keuangan maupun penyalahgunaan data pribadi.
Sumber: Liputan Jatim
