Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menandatangani keputusan yang memasukkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Keputusan tersebut ditetapkan pada 12 Februari 2026, dan kini mengemuka setelah sejumlah pemberitaan membahasnya.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Dokumen ini menjadi dasar pembagian ruang pertambangan di Banten, termasuk penempatan kawasan perairan TNUK di dalam peta WUP.

Perairan Ujung Kulon Masuk Peta WUP

Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, perairan di sekitar TNUK ditandai dengan warna krem yang menunjukkan kawasan WUP. Sebaliknya, area daratan dan kawasan TNUK sendiri ditampilkan dengan warna putih, yang berarti berada di luar wilayah pertambangan.

Dalam peta yang sama, Wilayah Pencadangan Negara atau WPN ditandai dengan arsiran berwarna merah. Dengan demikian, pembaca dapat membedakan kawasan perairan yang masuk WUP dari kawasan TNUK yang berada di luar peta pertambangan.

Tiga Klasifikasi Wilayah Pertambangan di Banten

Melalui keputusan itu, pemerintah menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten. Ketiganya adalah Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

WUP menjadi landasan bagi Menteri ESDM dan gubernur untuk menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Wilayah ini dapat mencakup mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, serta batuan.

Adapun WPR menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat. Penerbitan izin tersebut harus memperhatikan sejumlah kriteria dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, WPN dapat dimanfaatkan sebagian atau seluruhnya untuk usaha pertambangan, dengan syarat status wilayahnya diubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus. Proses ini juga wajib mengikuti kriteria dan ketentuan hukum yang berlaku.

Belum Bisa Langsung Ditambang

Meski perairan sekitar TNUK sudah masuk peta WUP, penetapan tersebut tidak serta-merta membuat kawasan itu bisa langsung ditambang. Masih ada tahapan perizinan dan sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pertambangan dapat dimulai.

Kegiatan penambangan hanya bisa dilakukan jika wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena itu, dalam konteks penetapan WUP di TNUK, kawasan tersebut belum dapat ditambang.

Penjelasan ini penting untuk meluruskan anggapan bahwa status WUP langsung membuka jalan bagi aktivitas tambang. Status tersebut baru merupakan tahap awal dalam rangkaian panjang perizinan.

Latar Belakang Kawasan TNUK

Berdasarkan peta wilayah kerja yang dipublikasikan di situs resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon pada 2025, pengelolaan TNUK tidak hanya mencakup daratan. Kawasan ini juga meliputi wilayah perairan di sekitarnya.