Komite Tetap Majelis Nasional membahas kembali rancangan Undang-Undang Keamanan Pangan yang telah diamandemen dalam Sidang ke-8, pada sore hari 17 November.

Dalam pembahasan itu, lembaga peninjau menyoroti mekanisme pasca-inspeksi. Usulannya, frekuensi inspeksi ditentukan berdasarkan tingkat risiko usaha dan rekam jejak kepatuhan perusahaan.

Pembaruan Isi Undang-Undang Keamanan Pangan

Menteri Kesehatan Dao Hong Lan, saat menyampaikan laporan mengenai penerimaan, penjelasan, dan revisi rancangan, mengatakan sebagian besar masukan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah diakomodasi. Kebijakan keamanan pangan negara kini ditata ulang agar lebih terarah dan sasarannya lebih tepat. Rancangan juga memisahkan secara tegas hal-hal yang dibiayai anggaran negara dan hal-hal yang memerlukan dukungan sumber daya sosial.

Revisi juga menyasar usaha kecil tanpa etalase atau papan nama, yang kini diatur dalam Pasal 36 agar mencakup beragam bentuk usaha. Pasal 26, 27, dan 34 diperjelas untuk cara pencatatan usaha produksi dan perdagangan makanan skala kecil, usaha makanan segar, serta usaha pengolahan dan perdagangan makanan kaki lima. Pasal 45 menambah kasus pencabutan Sertifikat Keamanan Pangan.

Draf tersebut juga menegaskan bahwa data keamanan pangan harus akurat, lengkap, mutakhir, dapat ditelusuri, dan dapat dibagikan sesuai kewenangan, tetapi tetap melindungi rahasia dagang dan data pribadi. Pasal 51 dan 52 memperjelas langkah pengelolaan untuk pangan berisiko tinggi dan pangan berisiko rendah.

Catatan dari Komite Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan

Ketua Komite Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Majelis Nasional, Nguyen Thanh Hai, menilai banyak ketentuan dalam rancangan sangat modern dan inovatif. Namun, ia menilai sejumlah ketentuan itu berpotensi sulit dijalankan di lapangan.

Terkait model titik fokus terpadu dari pusat hingga daerah, Nguyen Thanh Hai mencatat rancangan memang telah mengkonkretkan Kesimpulan No. 114-KL/TW dari Politbiro dengan menunjuk Kementerian Kesehatan sebagai titik fokus. Akan tetapi, rancangan tetap membagi tugas pengelolaan khusus kepada Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, yang juga melakukan inspeksi dan pengawasan khusus. Lembaga peninjau mengusulkan agar Menteri Kesehatan diberi wewenang “superior” supaya Kementerian Kesehatan leluasa menjalankan perannya dan persoalan “satu makanan dikelola oleh tiga kementerian” dapat diatasi sepenuhnya.

Mengenai peralihan dari pra-inspeksi ke pasca-inspeksi, Nguyen Thanh Hai mengatakan setelah ditinjau, banyak aspek yang dipindahkan ke pasca-inspeksi masih belum benar-benar efektif. Ia menegaskan pengurangan pra-inspeksi harus diimbangi inspeksi dan audit. Ia khawatir pembatasan frekuensi inspeksi menjadi “tidak lebih dari sekali setahun” untuk produksi makanan dan tempat usaha. Akibatnya, unit berisiko tinggi seperti kantin sekolah, rumah sakit, dan kawasan industri bisa menerima lebih sedikit inspeksi, bahkan tidak diperiksa sama sekali selama setahun penuh.

Ia pun mengusulkan agar penerimaan permohonan didefinisikan dengan jelas tanpa perlu penilaian, frekuensi inspeksi ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan riwayat kepatuhan, serta prinsip inspeksi mendadak dimasukkan ke dalam rancangan.

Jadwal Pengesahan Diundur ke Sidang ke-3

Nguyen Thanh Hai mengakui tekad Kementerian Kesehatan untuk segera mengatasi kekurangan dalam keamanan pangan. Setelah pemeriksaan, Komite Tetap Komite Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan mengusulkan agar jadwal semula dipertahankan, yakni penyerahan rancangan kepada Majelis Nasional pada Sidang ke-3, guna memberi waktu lebih untuk penyempurnaan dan penjaminan mutu.

Dalam pidato penutup, Wakil Ketua Majelis Nasional Nguyen Hong Dien menjelaskan sejumlah isu penting masih memerlukan penelitian, pertimbangan, dan penyempurnaan lebih lanjut. Proses pemberitahuan, konsultasi, serta pembangunan konsensus dengan mitra dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian perdagangan bebas (FTA) juga membutuhkan waktu lebih panjang. Karena itu, Komite Tetap Majelis Nasional dengan suara bulat menyepakati penyerahan rancangan kepada Majelis Nasional untuk dibahas dan disetujui pada Sidang ke-3 Majelis Nasional ke-16, yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027.

Rekomendasi kepada Pemerintah

Nguyen Hong Dien mengusulkan agar Pemerintah mengarahkan lembaga penyusun berkoordinasi erat dengan Komite Tetap Komite Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan serta lembaga terkait. Kajian menyeluruh, peninjauan komprehensif, dan penggabungan maksimal masukan dari Komite Tetap, lembaga verifikasi, serta anggota Majelis Nasional diminta dilakukan agar setiap pasal disempurnakan secara cermat. Penyempurnaan itu harus memastikan konstitusionalitas, legalitas, konsistensi, keseragaman, kelayakan, dan kesesuaian dengan kebutuhan praktik.

Persiapan menyeluruh serta sinkronisasi kondisi pendukung, terutama kualitas aturan turunan yang rinci, sumber daya, mekanisme koordinasi, dan tanggung jawab organisasi pelaksana, dinilai penting agar undang-undang dapat diterapkan dengan cepat, seragam, efektif, dan efisien sejak mulai berlaku.

Dari sisi perdagangan, pemerintah diminta memenuhi sepenuhnya kewajiban pemberitahuan dan konsultasi berdasarkan Perjanjian SPS dan TBT WTO serta FTA. Tanggapan atas pendapat mitra dagang perlu dikaji secara menyeluruh untuk menciptakan konsensus, lalu hasil konsultasinya dilaporkan kepada Komite Tetap. Dampak usulan amandemen daftar sektor investasi dan bisnis bersyarat dalam Undang-Undang Investasi terhadap kebebasan berbisnis juga harus terus ditinjau, karena materi tersebut merupakan konten baru yang tidak termasuk dalam berkas yang diajukan sejak awal Sidang ke-2.

Komite Tetap juga meminta Kementerian Kesehatan mempelajari dan memasukkan secara utuh pendapat yang disampaikan anggota Majelis Nasional selama sidang pleno. Rekomendasi itu mencakup pengawasan keamanan dan kebersihan pangan di dapur umum, khususnya dapur sekolah, termasuk sekolah berasrama etnis. Pergeseran metode pengelolaan dari pra-inspeksi ke pasca-inspeksi pun perlu dilakukan secara substantif.

Sumber: Vietnam.vn