Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan perkara dugaan korupsi terkait tambang emas ilegal Sekotong masih berada pada tahap penyelidikan. Meski begitu, sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat sudah dimintai keterangan oleh penyelidik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penambangan emas tanpa izin di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Omzet kegiatan tersebut diperkirakan menyentuh Rp1,08 triliun per tahun.

Budi menjawab melalui sambungan telepon dari Mataram, Selasa (17/11). “Untuk itu (kasus tambang), masih penyelidikan,” katanya.

Menurut Budi, penyelidikan saat ini difokuskan pada pengumpulan informasi serta permintaan keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui aktivitas tambang tersebut. “Kami masih fokus permintaan keterangan,” ujarnya.

Dalam proses itu, KPK juga meminta keterangan dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat hingga pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ketika dimintai konfirmasi, Budi membenarkan hal itu. “Ya, ada beberapa pihak (termasuk tokoh masyarakat dan pejabat Lombok Barat),” kata Budi.

Pemeriksaan Saksi dalam Kasus Tambang Emas Ilegal Sekotong

Pemeriksaan sejumlah pihak dilakukan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB yang berada di Kota Mataram. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah mantan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, yang diperiksa penyelidik KPK pada awal Agustus 2026.

Penyelidik juga sudah meminta keterangan mantan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Rusditah. Pemeriksaan terhadap Rusditah berlangsung sehari sebelum giliran Sumiatun.

Permintaan keterangan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK menghimpun informasi untuk mendalami dugaan korupsi yang berhubungan dengan aktivitas tambang emas ilegal di Sekotong. Meski sudah memeriksa tokoh masyarakat dan mantan pejabat daerah, KPK tetap menyatakan perkara ini berada pada tahap penyelidikan.

Asal-usul Penyelidikan dan Temuan 25 Titik Tambang

Penyelidikan bermula dari peninjauan lapangan yang dilakukan KPK bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra) pada awal Oktober 2024. Dalam kegiatan itu, tim gabungan meninjau sejumlah lokasi di perbukitan Sekotong yang diduga mengandung konsentrat logam mulia berupa emas.

Lokasi-lokasi tersebut menjadi perhatian karena diduga ditambang tanpa izin resmi. Sebagai bagian dari pengawasan, KPK memasang papan pengawasan di sejumlah titik tambang emas dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB untuk memperkuat pengawasan terhadap tambang ilegal.

Berdasarkan pendataan DLHK NTB, terdapat 25 titik tambang ilegal yang tersebar di Sekotong. Seluruh lokasi itu mencakup area dengan luas keseluruhan 98,19 hektare dan tersebar di tiga wilayah, yakni Desa Buwun Mas, Desa Pelangan, dan Desa Persiapan Blongas.

Estimasi Omzet Tambang Emas Ilegal Sekotong Capai Rp90 Miliar per Bulan

Nilai ekonomi aktivitas tersebut diperkirakan sangat besar, dengan omzet mencapai sekitar Rp90 miliar setiap bulan. Jika diakumulasikan selama satu tahun, angkanya mencapai Rp1,08 triliun.

Estimasi itu dihitung berdasarkan keberadaan tiga lokasi penyimpanan hasil tambang atau stockpile yang ditemukan di salah satu titik tambang emas di Sekotong. Ketiga stockpile tersebut diduga dikelola tenaga kerja asing (TKA) asal China yang berkaitan dengan aktivitas tambang di kawasan itu.

KPK menegaskan bahwa angka Rp1,08 triliun merupakan estimasi omzet aktivitas pertambangan, bukan nilai kerugian negara yang sudah ditetapkan dalam perkara korupsi.

Ringkasan Fakta Penyelidikan Tambang Emas Ilegal Sekotong

  • Lokasi: perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB
  • Status perkara: masih tahap penyelidikan
  • Jumlah titik tambang ilegal: 25 titik seluas 98,19 hektare
  • Estimasi omzet: Rp90 miliar per bulan atau Rp1,08 triliun per tahun
  • Peninjauan lapangan awal: Oktober 2024
  • Pemeriksaan saksi: Agustus 2026

Hingga kini, KPK masih mengumpulkan informasi dan keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui aktivitas tambang tersebut. Penanganan perkara sudah berjalan sejak peninjauan lapangan pada Oktober 2024 dan berlanjut dengan pemeriksaan sejumlah pihak pada Agustus 2026.

Lembaga antirasuah itu memastikan proses hukum terhadap dugaan korupsi tersebut belum melewati tahap penyelidikan. Perhatian KPK saat ini tertuju pada pengumpulan keterangan untuk mendalami dugaan korupsi yang berkaitan dengan tambang emas ilegal di Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Sumber: pantau.com