Relokasi badak Ujung Kulon kini menjadi perdebatan publik setelah gagasan memindahkan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur memunculkan tafsir politik dan lingkungan. Di balik wacana itu, beredar dugaan bahwa kawasan konservasi tersebut menyimpan emas dalam jumlah besar. Tulisan ini memilah antara fakta geologi, alasan konservasi, dan dugaan kepentingan tambang.
Gagasan itu dilontarkan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikannya dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah apakah rencana tersebut murni didorong kepentingan konservasi, atau menyimpan agenda lain.
Relokasi Badak Ujung Kulon dan Dugaan Potensi Emas
Dugaan yang paling ramai beredar menyebut ada potensi emas sangat besar di bawah kawasan Ujung Kulon, bahkan disebut mendekati Freeport. Jika klaim itu benar, pemindahan badak dikhawatirkan menjadi pintu masuk untuk membuka kawasan konservasi bagi aktivitas pertambangan. Tudingan semacam ini kini menyeret pemerintahan Prabowo ke dalam perdebatan soal kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Sebelum menarik kesimpulan, persoalan perlu dipisahkan menjadi tiga bagian: fakta geologi, alasan relokasi, dan dugaan kepentingan pertambangan. Pemisahan ini penting agar diskusi tidak melompat dari temuan kecil ke kesimpulan besar.
Potensi Emas Tidak Otomatis Berarti Cadangan Raksasa
Keberadaan mineralisasi emas di Pandeglang dan sekitarnya bukan tanpa dasar. Contoh paling nyata adalah Tambang Emas Cibaliung yang dioperasikan PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha Antam.
Tambang itu terletak di Kabupaten Pandeglang, di sebelah timur Taman Nasional Ujung Kulon, dan tidak berada di dalam kawasan taman nasional. Wilayah izin usahanya sekitar 1.340 hektare. Produksi komersial dimulai pada 2010 dan kini sudah memasuki tahap akhir siklus produksi.
Sebuah penelitian geologi yang dimuat dalam Buletin Sumber Daya Geologi pada 2020 juga mencatat sejumlah zona prospek mineralisasi di kompleks geologi Cibaliung. Dari penelitian itu teridentifikasi 14 area prospek, dan enam lokasi direkomendasikan untuk eksplorasi lanjutan.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kawasan Pandeglang memang menarik secara geologi. Meski begitu, area prospek belum sama dengan cadangan yang sudah terbukti layak ditambang.
Di titik inilah klaim emas setara Freeport perlu diuji. Hingga kini, belum ada data eksplorasi, hasil pengeboran, ataupun perhitungan sumber daya dan cadangan yang dapat diverifikasi secara terbuka untuk membuktikan adanya deposit emas raksasa di bawah Taman Nasional Ujung Kulon. Perbandingan dengan Freeport tanpa data kadar, tonase bijih, dan klasifikasi cadangan yang setara jelas sulit dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, potensi emas di sekitar Pandeglang merupakan fakta geologi. Namun, anggapan bahwa Ujung Kulon menyimpan emas hampir sebanding Freeport masih berada pada tataran spekulasi.
Alasan Relokasi Badak Ujung Kulon Menurut Pemerintah
Dalam forum COP31, Hashim mengemukakan risiko bencana alam sebagai alasan utama. Ancaman yang disebut meliputi gempa bumi, tsunami, serta kemungkinan dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ia juga menyinggung peluang pendanaan konservasi dari investor dan lembaga donor internasional.
Gagasan membangun populasi kedua badak Jawa sebenarnya bukan hal baru. Sejak 2025, Kementerian Kehutanan menjalankan program translokasi dan pengembangan habitat kedua melalui Javan Rhino Study and Conservation Area. Pemerintah menilai rendahnya keragaman genetik, terbatasnya daya dukung habitat, dan ancaman kepunahan sebagai dasar perlunya intervensi konservasi.
Dengan kata lain, ide menciptakan populasi kedua memiliki landasan konservasi yang sudah dibahas jauh sebelum polemik terbaru mencuat. Meski demikian, rencana membawa badak ke Alas Purwo tetap membutuhkan kajian tersendiri. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa lokasi tersebut masih berstatus calon habitat yang harus dikaji dan belum menjadi keputusan final.
Kritik Publik terhadap Relokasi Badak Ujung Kulon
WALHI menyampaikan kekhawatiran bahwa relokasi badak berkaitan dengan potensi tambang emas. Meski begitu, organisasi tersebut mengakui dugaan itu belum bisa dikonfirmasi dan memerlukan penelusuran lanjutan. WALHI juga menyoroti tidak adanya kajian ekologis yang transparan, sebab pemindahan satwa langka berpotensi memunculkan risiko baru.
Kritik semacam ini wajar dalam sistem demokrasi. Terlebih, Hashim merupakan adik kandung Presiden. Hubungan keluarga itu membuat setiap kebijakan yang melibatkan dirinya mudah dikaitkan dengan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu lebih terbuka dan tidak menganggap seluruh kecurigaan publik sebagai serangan politik.
Namun, hubungan keluarga bukanlah bukti adanya agenda pertambangan. Begitu pula, keberadaan potensi emas di sekitar Ujung Kulon tidak otomatis membuktikan bahwa relokasi badak disusun untuk membuka jalan bagi eksploitasi mineral.
Status Hukum Kawasan Konservasi
Secara hukum, taman nasional termasuk kawasan konservasi yang tidak dapat diperlakukan seperti lahan tambang biasa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memperkuat perlindungan terhadap kawasan tersebut. Karena itu, perubahan status maupun peruntukan kawasan tidak bisa dilakukan hanya dengan memindahkan satwa yang hidup di dalamnya.
Pemerintah perlu menjawab pertanyaan publik dengan data, bukan sekadar pernyataan. Sejumlah dokumen yang semestinya dibuka antara lain kajian risiko bencana, kelayakan habitat Alas Purwo, dampak terhadap populasi badak, peta wilayah pertambangan, serta status hukum kawasan Ujung Kulon.
Yang Dibutuhkan: Data, Kajian, dan Transparansi
Badak Jawa jangan sampai menjadi korban spekulasi politik. Namun, konservasi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup pertanyaan publik. Potensi emas perlu dibuktikan melalui penelitian geologi, relokasi badak melalui kajian ilmiah, dan dugaan konflik kepentingan melalui transparansi serta pengawasan independen.
Dalam perkara ini, yang dibutuhkan bukan pembelaan politik terhadap pemerintah, ataupun tudingan tanpa bukti. Yang diperlukan ialah keterbukaan dan kepastian hukum, sekaligus perlindungan atas kekayaan hayati Indonesia yang bernilai tinggi.
Sumber: fixsnews.co.id
